Sosialisasi Perda Pesantren: Gubernur Khofifah Dukung Pengembangan Pesantren

SURABAYA, HARIAN-NEWS.com – Komisi Hubungan Ulama Umara’ MUI Jatim (Komisi HUU MUI Jatim) menggelar acara Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 di Gedung Islamic Centre Jatim pada Senin (4/9/2023).

Acara ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan pondok pesantren dan membahas program One Pesantren One Product (OPOP) guna meningkatkan eksistensi dan peran pesantren dalam peradaban bangsa.

Dalam sambutannya, Ketua Komisi HUU MUI Jatim, KH. Romadlon Sukardi, menjelaskan tujuan acara ini adalah untuk memperkuat perekonomian, kesehatan, perempuan, lingkungan, dan pengurangan risiko bencana, termasuk program OPOP yang bertujuan meningkatkan peran pesantren dalam bidang ekonomi.

Ning Dr. Lia Istifhama, Sekretaris MUI Jawa Timur dan Pembina Komisi HUU MUI Jatim, menyampaikan bahwa acara ini merupakan tindak lanjut dari kajian perda pesantren yang dilakukan oleh MUI Jatim pimpinan KH Hasan Mutawakkil ‘Alallah.

Lia juga menekankan pentingnya meneladani semangat Gubernur Khofifah Indar Parawansa dalam mendukung pesantren untuk mencetak lulusan dengan keterampilan kompleks dalam memecahkan masalah nyata masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi.

Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan diskusi panel yang diisi oleh narasumber seperti H. As’adul Anam, Kabid PD PONTREN Kanwil Kemenag, dan Dr. Masykuri dari LPPD Propinsi Jawa Timur.

Mereka membahas pengembangan pesantren dan menggarisbawahi pentingnya kerja tim dalam pengembangan usaha pesantren.

As’adul Anam juga membagikan contoh sukses pesantren yang telah menembus pasar internasional. Dia menekankan pentingnya kerjasama dalam tim yang mampu mengikuti perkembangan teknologi dan preferensi konsumen.

Dalam mendukung pengembangan pesantren, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan ekonomi melalui program hibah yang telah berjalan.

Acara ini adalah upaya konkret dalam menguatkan pengembangan pesantren dan mengoptimalkan peran mereka dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Timur.