TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Tulungagung menghadapi persoalan teknis sebelum pembangunan fisik dimulai. Jalur Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi kawasan proyek membuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung harus menyesuaikan rancangan pembangunan.
Meski demikian, lokasi pembangunan tidak akan dipindahkan. Pemkab Tulungagung memilih mempertahankan lahan yang telah ditentukan dengan melakukan rekayasa tata ruang agar keberadaan SUTET tidak mengganggu keselamatan maupun fungsi fasilitas pendidikan.
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, S.M., M.M., dalam wawancara eksklusif bersama Harian News, Senin (7/9/2026).
Ahmad mengatakan, keberadaan SUTET menjadi salah satu persoalan teknis yang harus diselesaikan sebelum proyek dimulai.
Karena jalur tegangan tinggi melintasi kawasan tersebut, tidak seluruh lahan dapat dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan.
Area yang berada di lintasan SUTET tidak akan digunakan untuk pembangunan gedung sekolah bertingkat. Sebaliknya, kawasan tersebut akan dioptimalkan sebagai ruang terbuka, seperti lapangan olahraga maupun aktivitas luar ruangan.
Sementara itu, gedung kelas dan fasilitas utama sekolah akan ditempatkan pada zona yang dinilai lebih aman.
Bukan Sekadar Ubah Denah
Persoalan SUTET membuat perubahan desain menjadi bagian penting dalam persiapan proyek. Namun, penyesuaian tersebut bukan hanya persoalan teknis menggambar ulang denah bangunan.
Aspek keselamatan harus menjadi dasar utama dalam menentukan tata ruang kawasan sekolah.
Apalagi, fasilitas tersebut nantinya digunakan anak-anak dan tenaga pendidik setiap hari. Karena itu, seluruh rancangan harus memperhatikan kajian teknis serta standar keselamatan yang memadai.
Pemkab memastikan lahan proyek tetap dipertahankan. Pilihan tersebut menunjukkan pemerintah mengambil langkah adaptif dengan menyesuaikan desain terhadap kondisi lapangan.
Proyek Sekolah Rakyat Tulungagung Dihadang SUTET, Pemkab Siapkan Strategi Baru.pdf
Namun, keputusan itu juga menuntut adanya keterbukaan mengenai dasar teknis perubahan desain.
Masyarakat perlu mengetahui bagaimana zona bangunan, ruang terbuka, serta aktivitas warga sekolah nantinya ditempatkan agar tetap berada dalam koridor keselamatan.
Oktober Jadi Tahapan Penting
Di tengah persoalan SUTET tersebut, Pemkab Tulungagung tetap menargetkan proyek Sekolah Rakyat bergerak tahun ini.
Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan penting, terutama untuk penyelesaian proses administrasi dan penandatanganan kontrak dengan pihak pelaksana.
Kontrak tersebut menjadi dasar hukum sebelum pembangunan fisik dimulai.
Pemkab ingin menjaga proyek tetap berjalan tanpa menunggu terlalu lama. Namun, percepatan pembangunan tetap harus dibarengi ketelitian, terutama memastikan seluruh persoalan teknis terkait SUTET benar-benar terselesaikan sebelum pekerjaan fisik dimulai.
Sekolah Rakyat memang menjadi proyek pendidikan yang penting. Tetapi keberhasilan proyek tidak cukup hanya diukur dari berdirinya bangunan.
Sekolah harus aman, layak, dan memberikan ruang belajar yang berkualitas bagi anak-anak.
Karena itu, keberadaan SUTET di kawasan proyek justru menjadi momentum bagi Pemkab Tulungagung untuk membuka aspek perencanaan secara transparan kepada publik.
Jika desain diubah, masyarakat perlu mengetahui alasan teknisnya. Jika lokasi tetap dipertahankan, pemerintah harus mampu menjelaskan dasar keputusannya.
Dan apabila pembangunan tetap dimulai tahun ini, seluruh persyaratan keselamatan harus dipastikan sebelum pekerjaan fisik berjalan.
Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi sejak tahap perencanaan justru berubah menjadi risiko ketika Sekolah Rakyat telah beroperasi.
Jurnalis: Pandhu
