TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Upaya pemerintah memperkuat kualitas data nasional mendapat dorongan dari legislatif. Persoalan ketidaksinkronan data yang masih ditemukan di sejumlah sektor dinilai lebih tepat dipandang sebagai tantangan koordinasi lintas sektoral dan pemutakhiran data, bukan semata-mata persoalan kinerja pemerintah.
Hal tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 Bersama Anggota DPR RI yang digelar di Ballroom Crown Victoria Hotel, Kabupaten Tulungagung, Sabtu (29/8/2026).
Forum tersebut menjadi ruang dialog antara pemerintah, BPS dan legislatif untuk memperkuat kualitas pendataan sekaligus memastikan data yang dihasilkan mampu menjadi dasar kebijakan yang semakin tepat sasaran.
Direktur Neraca Pengeluaran BPS RI Dr. Windhiarso Ponco Putranto, S.Si., M.Eng., menjelaskan bahwa perubahan struktur ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir membutuhkan sistem pendataan yang semakin adaptif.
Sejak Sensus Ekonomi 2016, perkembangan perdagangan elektronik, fintech, usaha berbasis rumah, hingga model bisnis digital telah mengubah wajah perekonomian masyarakat.
Perubahan pola transaksi juga semakin terlihat dengan berkembangnya pembayaran digital melalui QRIS dan dompet elektronik.
Karena itu, Sensus Ekonomi 2026 menjadi penting untuk menghadirkan gambaran ekonomi Indonesia yang lebih aktual.
“Kalau perubahan ekonomi tidak dipotret, pemerintah akan mengambil keputusan berdasarkan kondisi masa lalu,” menjadi inti persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut.
Jairi: Perlu Penguatan Koordinasi Lintas Sektor
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Jairi Irawan, S.Hum.
, mendorong penguatan koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan data.
Menurutnya, masih ditemukannya perbedaan data antara BPS, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah merupakan tantangan yang perlu diselesaikan bersama.
Persoalan tersebut tidak cukup dilihat sebagai masalah administratif, karena kualitas data berkaitan langsung dengan ketepatan berbagai program pemerintah.
“Jangan sampai negara mengeluarkan anggaran besar, tetapi orang yang paling membutuhkan justru tidak mendapatkannya,” menjadi perhatian yang disampaikan Jairi.
Karena itu, pembaruan dan sinkronisasi data perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh sektor terkait.
Menurut Jairi, pemerintah daerah juga perlu terbuka terhadap hasil pendataan agar kebijakan yang disusun benar-benar berdasarkan kondisi riil masyarakat.
Dengan demikian, data tidak hanya menjadi instrumen administrasi, tetapi menjadi alat untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.
Sarmuji: Data Akurat Kunci Kebijakan Tepat Sasaran
Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, juga menilai penguatan data merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, program bantuan sosial, JKN, subsidi listrik maupun pengentasan kemiskinan membutuhkan basis data yang akurat dan terus diperbarui.
Ia mencontohkan bahwa kondisi ekonomi masyarakat dapat berubah sewaktu-waktu. Keluarga yang sebelumnya memiliki penghasilan stabil dapat mengalami perubahan kondisi setelah pencari nafkah kehilangan pekerjaan atau meninggal dunia.
Karena itu, sistem pendataan harus mampu mengikuti dinamika tersebut.
“Kesalahan data” dalam konteks ini tidak semata-mata menunjukkan kegagalan satu lembaga, tetapi menjadi tantangan bersama dalam memastikan berbagai sistem pendataan mampu saling terhubung dan diperbarui secara berkala.
Sensus Ekonomi 2026 Momentum Pembenahan
Sarmuji menilai Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem data nasional.
Sensus tidak hanya diharapkan menghasilkan angka mengenai jumlah usaha, tetapi juga memberikan gambaran perubahan struktur ekonomi, sektor usaha yang berkembang, sektor yang melemah, perubahan pola konsumsi hingga kemunculan model bisnis baru.
Data tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang semakin responsif terhadap perubahan masyarakat.
Di sisi lain, pemerintah melalui BPS juga terus melakukan modernisasi metode pendataan.
Pada Sensus Ekonomi 2026, proses pendataan menggunakan pendekatan digital melalui Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI).
Teknologi kecerdasan buatan juga dimanfaatkan untuk membantu proses pengkodean jenis usaha berdasarkan KBLI.
Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus mengurangi potensi kesalahan dalam proses pengolahan data.
Perlu Kolaborasi, Bukan Saling Menyalahkan
Digitalisasi pendataan juga harus dibarengi dengan penguatan keamanan dan kerahasiaan informasi.
BPS menyatakan petugas sensus dibekali pelatihan dan terikat kode etik. Data yang tersimpan juga dilindungi melalui sistem keamanan dan enkripsi.
Masyarakat pun diajak berpartisipasi melalui kampanye TIR: Terima, Isi, Rahasia—menerima petugas, mengisi informasi sesuai kondisi sebenarnya, serta memastikan kerahasiaan data tetap terjaga.
Dalam konteks tersebut, penguatan data nasional membutuhkan kolaborasi semua pihak.
Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPS, kementerian/lembaga, legislatif hingga masyarakat memiliki peran masing-masing dalam memastikan data yang dihasilkan semakin akurat.
Sarmuji mendorong penguatan implementasi Satu Data Indonesia, sehingga kementerian, pemerintah daerah dan lembaga negara dapat menggunakan basis data yang semakin terintegrasi.
Menurutnya, persoalan data harus diselesaikan melalui koordinasi dan sinergi lintas sektor.
Data Akurat, Kebijakan Semakin Tepat
FGD di Tulungagung pada akhirnya bukan sekadar membicarakan persoalan perbedaan data, tetapi menjadi bagian dari upaya mencari solusi agar sistem pendataan nasional semakin baik.
Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Data yang semakin berkualitas akan membantu pemerintah membaca perubahan ekonomi masyarakat secara lebih cepat sekaligus menyusun kebijakan yang semakin tepat sasaran.
Dengan pendekatan kolaboratif, tantangan sinkronisasi data dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarsektor dan meningkatkan kualitas pelayanan serta pembangunan.
Jurnalis: Pandhu
