Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Tulungagung, Muhammad Khabib (foto by Pandhu).
Target Retribusi Pasar Naik Jadi Rp5,2 Miliar, Revitalisasi Belum Terwujud
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Dulu, Pasar Wage bukan sekadar tempat orang datang untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Ia adalah salah satu ikon perdagangan Tulungagung. Lorong-lorongnya dipenuhi pedagang, pembeli datang silih berganti, sementara kawasan di tepian Kali Ngrowo menjadi bagian penting dari denyut ekonomi kota.
Kini suasananya berbeda.
Sejumlah kios mulai kosong. Lorong pasar tidak lagi selalu dipenuhi pembeli. Sebagian pedagang memilih bertahan dengan aktivitas perdagangan yang semakin terbatas, sementara sebagian lainnya berpindah ke pusat perdagangan yang dinilai lebih menjanjikan.
Pasar Wage seperti kehilangan sebagian denyut kehidupannya.
Kondisi tersebut menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Di satu sisi, pasar yang pernah menjadi salah satu pusat perdagangan masyarakat itu membutuhkan langkah penyelamatan. Di sisi lain, Disperindag Kabupaten Tulungagung justru memasang target penerimaan retribusi pasar yang meningkat menjadi Rp5,2 miliar pada 2026, dari sekitar Rp4,8 miliar pada 2025.
Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Kabupaten Tulungagung, Muhammad Khabib, mengatakan melemahnya aktivitas Pasar Wage bukan terjadi secara tiba-tiba.
“Banyak pedagang bahan pangan segar yang akhirnya memilih pindah ke Pasar Ngemplak,” ujar Khabib saat ditemui Harian News di Kantor Disperindag Tulungagung, Senin (24/8/2026).
Menurutnya, perubahan pusat perdagangan, pergeseran perilaku konsumen, hingga berkembangnya perdagangan digital membuat pasar tradisional harus beradaptasi.
Pasar Ngemplak menjadi salah satu magnet baru. Aktivitas perdagangan bahan pangan segar di sana dinilai lebih mampu menarik pedagang dan pembeli karena operasionalnya berlangsung selama 24 jam.
Sementara pedagang pakaian dan konveksi menghadapi persoalan berbeda. Perubahan kebiasaan belanja, terutama di kalangan generasi muda, membuat toko daring dan marketplace semakin menjadi pilihan.
Pembeli kini tidak harus datang ke kios. Cukup melalui telepon genggam, barang dapat dipilih, dibayar, kemudian dikirim sampai rumah.
Bagi pedagang Pasar Wage, perubahan tersebut bukan sekadar perubahan teknologi. Ini menyangkut keberlangsungan usaha.
Dari Pusat Perdagangan Menjadi Pasar yang Sepi
Pasar Wage memiliki sejarah panjang dalam perjalanan perdagangan Tulungagung.
Sejumlah catatan menyebut keberadaan Pasar Wage sudah ada sejak sekitar 1960-an. Pada masa awal, aktivitas pedagang berlangsung di sepanjang jalan di depan kawasan pasar. Pemerintah kemudian membangun pasar permanen sekitar 1992.
Nama “Wage” sendiri berkaitan dengan sistem pasaran Jawa. Pada masa awalnya, pasar ini dikenal sebagai tempat perdagangan yang ramai pada hari pasaran Wage.
Kawasan Pasar Wage juga tidak bisa dilepaskan dari sejarah Kali Ngrowo.
Sungai yang berada di kawasan tersebut dahulu menjadi bagian dari jalur mobilitas perdagangan masyarakat. Bahkan kawasan Pasar Wage dan sekitarnya tercatat sebagai kawasan perdagangan yang berkembang sejak masa lalu. Catatan sejarah Tulungagung menyebut kompleks sekitar Pasar Wage pernah berkaitan dengan keberadaan gudang kopi dan garam pemerintah.
Kali Ngrowo sendiri pernah memiliki fungsi penting sebagai jalur transportasi menuju Pasar Wage. Sungai tersebut melintasi kawasan pusat Tulungagung dan dalam catatan sejarah menjadi salah satu jalur mobilitas masyarakat dari berbagai kawasan.
Karena letaknya yang berdekatan dengan Kali Ngrowo, perjalanan Pasar Wage juga tidak selalu mulus. Catatan sejarah menunjukkan kawasan tersebut pernah terdampak banjir ketika Kali Ngrowo meluap.
Pasar Wage juga pernah mengalami kebakaran besar pada 2001 yang menyebabkan sebagian kawasan pasar rusak parah.
Namun pasar itu bertahan.
Puluhan tahun kemudian, tantangannya bukan lagi semata kebakaran atau banjir.
Musuhnya kini jauh lebih sulit dilihat: perubahan perilaku konsumen.
Pedagang Tinggal Bertahan
Persoalan sepinya Pasar Wage sebenarnya bukan cerita baru.
Pada 2024, Komisi C DPRD Tulungagung pernah menyoroti kondisi pasar yang semakin sepi. Saat itu disebutkan jumlah pedagang tinggal sekitar 50 persen dibandingkan kondisi sebelumnya.
DPRD bahkan mengusulkan agar Pasar Wage dikembangkan menjadi pasar tematik untuk menarik kembali masyarakat.
Gagasan tersebut muncul karena Pasar Wage dinilai bukan pasar biasa. Ia merupakan pasar ikonik dan legendaris yang memiliki ikatan historis dengan masyarakat Tulungagung.
Namun revitalisasi besar-besaran hingga kini belum terealisasi.
Usulan revitalisasi yang diharapkan mampu mengubah wajah Pasar Wage belum memperoleh dukungan anggaran pemerintah pusat untuk 2026.
Akibatnya, pemerintah memilih langkah yang lebih realistis: mempertahankan fasilitas yang ada sembari mencari cara baru untuk mendatangkan aktivitas ekonomi.
Pemeliharaan atap kanopi, talang air dan sejumlah fasilitas pasar terus dilakukan untuk menjaga keamanan serta kenyamanan pedagang maupun pengunjung.
Tetapi persoalan Pasar Wage tidak selesai hanya dengan memperbaiki bangunan.
Bangunan Kios Jadi Tantangan
Menurut Khabib, konsep bangunan Pasar Wage yang didominasi kios tertutup juga menjadi tantangan tersendiri jika kawasan tersebut ingin diubah menjadi pasar dengan konsep baru.
Misalnya menjadi sentra kuliner, pasar tematik atau pusat aktivitas ekonomi kreatif.
Perubahan tersebut membutuhkan penataan dan perombakan struktur secara menyeluruh.
Karena itu, Disperindag kini mencoba mencari jalan lain tanpa harus menunggu revitalisasi total.
Pedagang mulai diarahkan untuk mengubah pola pemasaran.
Tidak lagi hanya menunggu pembeli datang, tetapi juga mencari pembeli melalui kanal digital.
Konsepnya adalah perdagangan hibrida.
Pedagang tetap membuka kios secara konvensional, tetapi pada saat yang sama memanfaatkan marketplace, media sosial dan kanal penjualan daring.
Masalahnya, tidak semua pedagang memiliki kemampuan digital.
Terutama pedagang lama yang selama puluhan tahun terbiasa mengandalkan transaksi tatap muka.
Karena itu, digitalisasi tidak cukup hanya dengan imbauan. Diperlukan pelatihan dan pendampingan agar pedagang benar-benar mampu memanfaatkan teknologi sebagai alat memperluas pasar.
Menghidupkan Kembali Keramaian
Disperindag juga mencoba mengembalikan fungsi Pasar Wage sebagai ruang publik.
Pelataran pasar dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat, mulai senam pagi berhadiah hingga festival belanja.
Logikanya sederhana.
Pasar harus kembali ramai terlebih dahulu.
Ketika masyarakat datang, peluang transaksi akan ikut terbuka.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya Pemkab Tulungagung pada 2026 yang mendorong reaktivasi Pasar Wage bersama dua pasar lain yang aktivitas perdagangannya mulai menurun.
Dengan demikian, penyelamatan Pasar Wage tidak hanya berbicara tentang pedagang dan kios.
Tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan kembali masyarakat.
Rp5,2 Miliar di Tengah Pasar yang Lesu
Di tengah persoalan tersebut, Disperindag tetap memasang target retribusi pasar Rp5,2 miliar pada 2026.
Angka tersebut meningkat dibandingkan target sekitar Rp4,8 miliar pada 2025.
Perubahan juga terjadi pada dasar penarikan retribusi.
Jika sebelumnya lebih banyak mempertimbangkan jenis komoditas atau dagangan, skema baru turut menggunakan kelas dan ukuran luas kios sebagai salah satu dasar penarikan.
Skema tersebut diharapkan membuat sistem retribusi lebih objektif karena mempertimbangkan ruang dan fasilitas yang digunakan pedagang.
Namun target Rp5,2 miliar sekaligus menjadi pekerjaan rumah.
Sebab, pemerintah tidak hanya dituntut meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memastikan sumber penerimaan tersebut berasal dari pasar yang hidup.
Jangan sampai pasar dipaksa menghasilkan retribusi ketika denyut ekonominya justru semakin melemah.
Harapan Bergeser ke Selatan
Pada saat Pasar Wage berjuang mempertahankan eksistensinya, orientasi pengembangan pasar Kabupaten Tulungagung mulai bergerak ke wilayah selatan.
Disperindag memfokuskan pembangunan dan revitalisasi sejumlah pasar di kawasan Campurdarat, Besuki dan Bandung.
Perkembangan Jalur Lintas Selatan (JLS) menjadi salah satu pertimbangan.
Jalur tersebut diproyeksikan membuka akses mobilitas yang lebih besar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata kawasan pesisir selatan Tulungagung.
Pasar-pasar di wilayah tersebut dipersiapkan bukan hanya sebagai tempat jual beli kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari ekosistem ekonomi baru yang diperkirakan tumbuh seiring meningkatnya mobilitas dan aktivitas wisata. Artinya, pemerintah menghadapi dua pekerjaan sekaligus.
Menghidupkan kembali pasar lama yang mulai kehilangan daya tarik.
Sekaligus menyiapkan pusat perdagangan baru di kawasan yang memiliki prospek pertumbuhan.
Menyelamatkan Ikon atau Membiarkannya Menjadi Kenangan?
Pasar Wage kini berada di persimpangan.
Ia memiliki sejarah panjang, lokasi strategis, kedekatan dengan Kali Ngrowo dan memori kolektif masyarakat Tulungagung.
Namun sejarah saja tidak cukup untuk membuat sebuah pasar tetap hidup.
Pasar harus mengikuti zaman.
Perdagangan digital tidak mungkin dihentikan. Perilaku konsumen juga tidak bisa dipaksa kembali seperti puluhan tahun lalu.
Yang dapat dilakukan pemerintah adalah mengubah Pasar Wage menjadi ruang ekonomi yang kembali relevan.
Bukan sekadar memperbaiki atap yang bocor.
Bukan hanya mengecat bangunan.
Dan bukan pula sekadar mengejar target retribusi.
Pasar Wage membutuhkan identitas baru tanpa kehilangan sejarahnya.
Kawasan pasar, Kali Ngrowo, Jembatan Plengkung, kuliner, perdagangan, komunitas dan aktivitas masyarakat sebenarnya dapat menjadi modal untuk membangun konsep tersebut. Kawasan Jembatan Plengkung-Pasar Wage sendiri pernah diarahkan sebagai sentra kuliner di sepanjang Kali Ngrowo.
Pertanyaannya kemudian bukan lagi sekadar berapa besar retribusi yang bisa ditarik dari Pasar Wage.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah:
Mampukah pemerintah mengembalikan Pasar Wage sebagai pusat keramaian dan perdagangan Tulungagung—atau ikon yang pernah menjadi kebanggaan itu perlahan hanya akan tinggal dalam ingatan generasi lama?
Jurnalis: Pandhu
