Bupati Tulungagung Dampingi Menteri Desa PDTT Resmikan Wisata Digital di Kendalbulur

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo mendampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT), Abdul Halim Iskandar mengunjungi Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Kamis, 29 Oktober 2020.

Kegiatan ini dalam rangka meresmikan Desa Kendalbulur sebagai Desa Digital, sekaligus peletakkan batu pertama pengembangan taman edukasi Nangkula Park.

Dalam sambutannya Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M. menyampaikan sampai saat ini di Kabupaten Tulungagung telah terbentuk 257 Bumdes terbagi menjadi 3 klasifikasi. Ada 41 Bumdes maju, sedangkan yang berkembang ada 85 bumdes serta sisanya masih pemula. 

Lebih lanjut Bupati menerangkan,  konteks ekonomi desa digital dapat dijadikan sebagai katalisator peningkatan kinerja ekonomi desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Peresmian desa digital ditandai dengan  menekan panic button yang ada aplikasi ini dan menyalakan alarm desa. Alarm ini sebagai ganti fungsi kentongan yang akrab di masyarakat pedesaan. Diera digital, kentongan digital ini menyalakan alarm di semua ponsel warga yang mengunduh aplikasi Simpel Desa.

“Ini contoh bentuk pelestarian tradisi, dengan tetap mengembangkan potensi. Tradisi kentongannya tetap berjalan, tapi diganti digitalisasi,” terang Menteri Halim.

Abdul Halim Iskandar mengatakan digitalisasi adalah sebuah perkembangan yang tidak mungkin dihindari.

Digitalisasi ke depan pasti akan diterapkan di seluruh desa. Cara ini untuk menunjukkan kehadiran pemerintah desa kepada warganya.

Pemanfaatan teknologi informasi ini memudahkan masyarakat mengakses pelayanan publik.

Menurut Kepala Desa Kendalubulur, Anang Mustofa, pihaknya menggandeng pengembang aplikasi yang sudah tersertifikasi. Aplikasi ini bukan hanya memudahkan surat menyurat, tapi juga memudahkan layanan kesehatan, sekaligus fungsi market place. Warga bisa menjual produknya langsung di aplikasi ini.

Anang menambahkan, digitalisasi ini bermula banyaknya warga yang bekerja sebagai karyawan maupun PNS. Namun, mereka tidak punya banyak waktu untuk mengurus surat. (Agp/humas)