Puluhan Wartawan Blitar Raya Menggelar Aksi Damai, Tegaskan Pentingnya Kebebasan Pers dan Demokrasi

BLITAR, HARIAN-NEWS.com – Para wartawan yang tergabung dalam PWI Blitar Raya, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Blitar Raya, dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri menggelar aksi di depan pendopo Agung Ronggo Hadi Negoro Pemkab Blitar pada Jumat (25/08/2023) pagi ini.

Para demonstran meneriakkan yel-yel, serta memerlihatkan bener bertuliskan kecaman dan sikap intimidasi, yang dirasakan oleh semua partawan yang sehari-hari meliput di Blitar Raya.

Diantara bener-bener kertas itu bertuliskan; Bupati Elit Wawancara Sulit, menjawab Wawancara Itu Mudah yang berat itu RINDU, Bupati Jangan Takut Wawancara Wartawan.

Koordinator aksi Irfan Ansori, Ketua PWI Blitar Raya menyatakan, aksi turun jalan para pekerja pers dan beraksi di depan (kepung,red) pendopo ini sebagai bentuk aksi protes  dan kekecewaan sikap Pemerintah Kabupaten Blitar, yang sering  mengintimidasi para pekerja pers.

“Aksi damai ini merupakan puncak dari kekecewaan kami dan teman-teman se-professi atas perilaku instrumen keprotokoleran Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah,” ujar Irfan.

Menurutnya, selama ini, beberapa oknum di  Satpol PP, ADC, Kominfo,  sering membatasi, bahkan menghalang-halangi,  itu suatu kedoliman terhadap teman-teman dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Tak jarang kami ditelepon, agar tidak  melakukan wawancara di luar konteks isu yang diinginkan bupati. Ini khan jelas-jelas mengintervensi kami,” ujar Irfan Ansori.

Karena itulah, kata Irfan, puluhan wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten dan Kota Blitar menyampaikan pernyataan sikap terbuka terkait dengan penyelenggaraan protokoler
Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah atau Mak Rini yang membatasi, menghalangi itu sebagian dari perbuatan kedholiman.

“Bahkan mengintervensi tugas peliputan yang dilakukan oleh wartawan” ujarnya.

Kata Irfan, Protokoler Ibu Bupati Rini Syarifah diselenggarakan sedemikian rupa sehingga wartawan nyaris tidak dapat melakukan wawancara termasuk tanya jawab pada kesempatan “door stop”.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999, kata Irfan, pers mengemban fungsi kontrol sosial, termasuk didalamnya menyampaikan kepada publik, sikap dan langkah apa yang diambil seorang kepala daerah terkait dinamika sosial yang terjadi di wilayahnya.

“Salah satu instrumen penting wartawan dalam menjalankan fungsi konstitusionalnya adalah dengan melakukan silaturohmi dan wawancara tanya jawab secara langsung,” ujarnya.

Kini, kata Irfan, setelah Ibu Rini Syarifah duduk di kursi Bupati Blitar selama sekitar 3 tahun, protokoler  justru “represif” terhadap wartawan.

Karena itu, wartawan Blitar Raya, menyampaikan secara terbuka pernyataan sikap, diantaranya;

• Mengingatkan Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah, sebagai penanggungjawab APBD, untuk menghadapi konsekuensi politik dari kursi kepala daerah Kabupaten Blitar yang berhasil direbut melalui kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2019, termasuk mendukung transparansi pengambilan kebijakan publik dengan tidak menutup diri dari kerja jurnalistik.
• Mengingatkan Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah, sebagai penanggungjawab APBD, dengan adanya Hearing agenda asosiasi dengan DPRD dan Dinas maka konsekuensi domokrasi belum terlaksana dengan adil , dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi dan pemerintahan daerah.
• Menghimbau Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah yang seharusnya melakukan Kebijakan pada terjadinya pengekangan kebebasan pers di Kabupaten Blitar.
• Menghimbau Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis sebagaimana diamanatkan undang-undang otonomi dan pemerintahan daerah.
• Menghimbau Bupati Blitar Ibu Rini Syarifah untuk menghormati profesi wartawan atau pun jurnalistik dalam menjalankan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang. (etok)