MALANG, HARIAN-NEWS.com – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang aktif melakukan pemutahiran data kependudukan terkait program Universal Head Coverage (UHC) BPJS Kesehatan.
Hal itu disampaikan oleh Harry Setia Budi selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, pemutahiran data kependudukan bagi masyarakat tertentu terutama yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendukung program UHC berupa jaminan Kesehatan BPJS, Kamis (6/4/2023).
Harry juga menambahkan dalam pembentukan UHC sejak awal pihaknya dilibatkan dalam mendukung data kependudukan, dan dari singkronisasi data BPJS Kesehatan dan Dispendukcapil Kabupaten Malang bisa melaksanakan UHC tersebut.
“Sejak awal kami dilibatkan dalam pembentukan UHC ini, karena dibutuhkan sinkronisasi data BPJS kesehatan dengan data Dispendukcapil, kami pastikan Pemerintah Kabupaten Malang bisa laksanakan UHC,” kata Harry saat dihubungi awak media,” katanya.
Pihaknya yang bergerak dibidang data NIK, jadi warga Kabupaten Malang yang belum memiliki NIK karena alasan tertentu, pihaknya akan segera membuatkan NIK bagi siapa saja yang belum memiliki.
“Untuk bayi yang baru lahir bisa mengurus administrasi kependudukannya saat melahirkan di tempat pelayanan kesehatan langsung dibuatkan NIK dan akte kelahirannya. Untuk warga masyarakat yang sakit tertentu dan difabel yang tidak bisa hadir pada perekaman dari kepala desa mengirim surat pada kami agar dibuatkan NIK nya,” jelas Harry.
Dia juga mengungkapkan, adanya kasus, warga masyarakat sudah terlanjur di RS (rumah sakit) ternyata tidak punya NIK.
“Nanti ada grup khusus kami tentang UHC, ketika ada kasus tersebut, kami bergerak cepat untuk difasilitasi pembuatan NIK nya, jadi semuanya terstruktur pelayanannya,” kata Kepala Dinas termuda di Kabupaten Malang ini.
Terkait adanya NIK ganda, pihaknya tidak bisa melacak, namun pihaknya menunggu laporan dari warga masyarakat perihal NIK ganda akan terkendala pelayanan publiknya, baru bisa diproses.
“Kalau ada NIK ganda kami akan melaporkan pada Direktorat Jenderal Dukcapil agar bisa dihapus atau diperbaiki NIK nya. Pihaknya tidak mendeteksi dimana siapa tentang NIK ganda. Tiap pasti ada laporan ke pusat terkait permasalahan NIK ganda,” katanya.
UHC sendiri diberikan pada warga masyarakat yang kurang dan memiliki data kependudukan apabila belum memiliki data kependudukan diwajibkan mengurus data kependudukan ke Dispendukcapil.
“Kami melakukan konsolidasi dan koordinasi penguatan proses untuk bisa memberikan rujukan yang lebih sistemik, yang bisa memberikan layanan lebih cepat dan lebih baik,” kata Harry.
