TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Tulungagung menyetujui bersama tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah (Perda).
Persetujuan bersama tersebut tertuang pada rapat paripurna yang digelar di gedung Graha Wicaksana kantor DPRD setempat, Sabtu (21/1/2023).
Adapun tiga ranperda yang ditetapkan menjadi perda yakni perda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
Kedua, perda perubahan keempat atas perda nomor 20/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Tulungagung. Kemudian perda perubahan kedua atas perda nomor 4/2017 tentang perangkat desa.
Kendati Pemkab dan ketujuh fraksi di DPRD telah menyetujui ketiga ranperda untuk ditetapkan menjadi perda. Namun, masih ada beberapa catatan strategis yang diberikan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah.
Juru bicara Fraksi PAN Imam Khoirudin mengatakan Fraksi PAN mendorong adanya pola koordinasi dan komunikasi kebijakan serta tindakan yang baik dengan instansi vertikal, instansi penegak hukum atau instansi lainnya tentang P4GN.
“Selanjutnya melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, lembaga non pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan institusi lainnya untuk melakukan gerakan anti narkotika secara bersama sama,” jelas Imam Khoirudin, Sabtu (21/1/2023).
Fraksi PAN berharap, dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 20/2016 tentang perangkat daerah sebagai pelaksanaan dari UU nomor 23/2014 tentang pemerintah daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU nomor 9/2015 menjadi momentum untuk melakukan penataan perangkat daerah yang efektif serta mampu menyelenggarakan pemerintahan secara efisien dan profesional.
“Kami berharap pemilihan dan perekrutan perangkat daerah mengutamakan integritas dan profesionalitas, sehingga seiring sejalan dalam penguatan pencapaian visi misi bupati,” harapnya.
Imam Khoirudin juga menambahkan, fraksi PAN mendorong adanya program updating maupun upgrading untuk pemerintahan desa guna peningkatan kapasitas dan pelayanan serta membuka ruang inovasi bagi peningkatan mutu pelayanan publik.
Sementara itu Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo menyebutkan bahwa ketiga ranperda yang telah ditetapkan menjadi perda ini sangatlah penting. Terutama perda tentang P4GN, karena maraknya peredaran narkoba perlu adanya ketegasan.
“Di daerah perlu adanya perda untuk pelaksanaan dalam melakukan gerakan anti narkotika secara bersama-sama,” katanya.
Begitu juga dengan perda terkait susunan organisasi tata kerja (SOTK), kata Bupati Maryoto, ini merupakan tuntutan dari pemerintah pusat. Untuk kemajuan suatu daerah diperlukan adanya lembaga eselon II berupa badan riset dan inovasi daerah (BRIDA).
“Lembaga BRIDA itu penting sekali. Pengalaman negara maju itu diperoleh dari BRIDA ini. Sebab, dari riset dan inovasi inilah kemajuan suatu daerah diperoleh,” katanya.
Selain itu terkait pemisahan organisasi perangkat daerah (OPD), yaitu lembaga Pemadam Kebakaran (Damkar) yang dulu dibawah naungan Satpol PP.
Menurut Bupati Maryoto, Damkar memiliki organik yang cukup besar dan harus dipegang secara teknis. Jadi saat ada kejadian tidak menunggu intruksi terlebih dahulu dari Satpol PP. Tapi tetapi bisa langsung mengambil tindakan menuju ke lokasi.
“Ketika dipisah, tidak menunggu komando dari Satpoll PP. Begitu ada kejadian, call center Damkar siap berangkat,” imbuhnya.
