Sosialisasi Bangga Kencana, Heru Tjahjono Serap Aspirasi Kader
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepastian pembiayaan penanganan komplikasi kontrasepsi, hingga dukungan operasional kader menjadi sejumlah persoalan yang mengemuka dalam Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Bersama Mitra Kerja di Kabupaten Tulungagung.
Berbagai persoalan tersebut disampaikan langsung oleh kader Posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) kepada Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Golkar, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M., dalam kegiatan di Aula Graha Krisna, Kantor Desa Panggungrejo, Kecamatan Kauman, Sabtu (7/11/2026).
Kegiatan yang diikuti ratusan peserta tersebut turut dihadiri Camat Kauman Imam Suwoyo, Kepala Desa Panggungrejo Yayuk Pristiana, serta perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur, Taufik dan Lipur.
Dalam dialog interaktif, Heru menegaskan pentingnya komunikasi langsung antara pembuat kebijakan dan pelaksana program di tingkat desa. Menurutnya, pertemuan tatap muka diperlukan agar persoalan yang dihadapi kader dapat diketahui secara lebih utuh.
Ia mencontohkan pertemuan serupa di Waru, Sidoarjo, yang menghasilkan sejumlah aspirasi terkait keterbatasan fasilitas dan perlengkapan pelayanan keluarga berencana (KB).
Heru menyatakan akan memperjuangkan penguatan kegiatan tatap muka dalam penyusunan program dan anggaran 2027. Aspirasi yang dihimpun juga akan dibawa melalui Rumah Aspirasi DPR RI sebagai bahan pengawasan terhadap kementerian dan lembaga terkait.
Komplikasi KB Butuh Kepastian Pembiayaan
Salah satu persoalan yang mencuat dalam dialog adalah belum jelasnya dukungan pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami komplikasi maupun kegagalan penggunaan alat kontrasepsi.
Seorang kader bernama Eni menjelaskan, pelayanan KB mencakup berbagai metode, mulai dari metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), seperti IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi, hingga metode jangka pendek berupa pil, suntik, dan kondom.
Dalam pelaksanaannya, kader masih menerima keluhan akseptor KB, di antaranya bercak darah, keputihan, jerawat, hingga perubahan tekanan darah.
Persoalan menjadi lebih serius ketika muncul komplikasi yang membutuhkan penanganan medis. Eni mengungkapkan, kader dan petugas lapangan terkadang harus menggunakan uang pribadi atau mengumpulkan dana secara patungan untuk membantu warga yang membutuhkan pengobatan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pelayanan KB tidak semestinya hanya berorientasi pada pencapaian jumlah peserta. Perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan akseptor juga harus menjadi bagian dari tanggung jawab penyelenggara program.
Heru mencatat aspirasi tersebut untuk diperjuangkan kepada kementerian terkait. Ia menilai perlu ada kejelasan mekanisme penanganan agar kader tidak terbebani persoalan pembiayaan yang semestinya ditangani melalui sistem pelayanan kesehatan.
Menu MBG Balita Perlu Dievaluasi
Selain pelayanan KB, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok 3B yang meliputi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, turut menjadi sorotan.
Heru meminta kader ikut mengawasi kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Kondisi fisik, aroma, kelayakan konsumsi, serta kesesuaian kandungan gizi harus diperhatikan sebelum makanan diberikan kepada masyarakat.
Kader juga diminta tidak ragu menyampaikan keberatan kepada penyedia maupun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) apabila menemukan makanan yang tidak layak atau tidak sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, Sunarsih, kader Posyandu sekaligus anggota TPK Desa Bolorejo, menyampaikan persoalan kesesuaian menu MBG dengan kebutuhan dan kebiasaan konsumsi balita.
Ia mencontohkan menu pada hari Jumat berupa roti hamburger dengan isian sayuran selada mentah. Menurut laporan kader, sebagian balita kurang menerima menu tersebut sehingga makanan yang dibagikan tidak seluruhnya dikonsumsi.
Temuan itu, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi agar menu yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.
Sebab, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang didistribusikan. Kualitas, kandungan gizi, keamanan pangan, serta penerimaan masyarakat juga harus diperhatikan.
Sunarsih menambahkan, intervensi makanan yang telah berjalan selama beberapa bulan menunjukkan perkembangan positif pada sebagian balita yang sebelumnya mengalami masalah pertumbuhan.
Meski demikian, masih ditemukan satu hingga dua kasus anak bertubuh pendek di wilayah Posyandu ILP 1. Kondisi tersebut turut dipengaruhi faktor keluarga dan rendahnya partisipasi sebagian orang tua dalam pemeriksaan rutin di Posyandu.
Ia menyebut ada keluarga yang kurang aktif mengikuti pemeriksaan tumbuh kembang anak, tetapi tetap datang ketika pembagian makanan MBG berlangsung.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa intervensi gizi harus disertai peningkatan kesadaran orang tua, pemeriksaan kesehatan berkala, serta pendampingan keluarga.
Kader Jadi Ujung Tombak Pencegahan Stunting
Dalam pembahasan pencegahan stunting, Heru mengingatkan pentingnya keterlibatan keluarga sejak sebelum kehamilan.
Ia menyinggung Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting sebagai landasan kebijakan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata di masyarakat.
Salah satu bentuk intervensinya dilakukan melalui pendampingan keluarga oleh TPK dan program DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting).
Sunarsih memaparkan, pendampingan pencegahan stunting di tingkat desa dimulai sejak calon pengantin melalui edukasi kesiapan berkeluarga, kesehatan reproduksi, dan perencanaan kehamilan.
Pendampingan dilanjutkan selama masa kehamilan, persalinan, hingga anak memasuki usia dua tahun atau periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Setelah anak lahir, kader melakukan pemantauan melalui Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Pemeriksaan meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang atau tinggi badan, serta pemantauan perkembangan anak.
Deteksi dini menjadi penting agar anak yang mengalami gangguan pertumbuhan segera mendapatkan perhatian dan intervensi yang diperlukan.
Pemaparan tersebut menunjukkan besarnya peran kader dalam pembangunan kesehatan keluarga. Namun, tanggung jawab tersebut perlu diimbangi fasilitas, pembinaan, dan dukungan operasional yang memadai.
Pengasuhan Anak di Era Digital
Heru juga mengingatkan orang tua agar memperhatikan pola pengasuhan anak di tengah meningkatnya penggunaan perangkat digital.
Menurutnya, telepon genggam tidak boleh dijadikan pengganti interaksi langsung antara orang tua dan anak, terutama pada masa perkembangan awal.
Penggunaan gawai secara berlebihan berpotensi mengurangi kesempatan anak untuk berkomunikasi, bersosialisasi, dan mengembangkan kemampuan motorik.
Ia mendorong orang tua membangun interaksi melalui kegiatan sederhana, seperti mengajak anak berbicara, membacakan cerita, bernyanyi, dan bermain bersama.
Selain itu, orang tua perlu membatasi konsumsi makanan olahan secara berlebihan serta membiasakan anak mendapatkan asupan bergizi seimbang.
Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), Heru menilai pendidikan karakter, empati, dan kemampuan berinteraksi tetap menjadi aspek penting yang harus dibangun sejak dini.
Dalam kegiatan tersebut, Heru juga mengajak kader memahami lima program unggulan atau Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN.
Kelima program tersebut meliputi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Lansia Berdaya (SIDAYA), Taman Asuh Sayang Anak (TAMASYA), serta Super Apps tentang Keluarga.
Melalui dialog interaktif, peserta diajak memahami tujuan dan pelaksanaan program tersebut agar dapat menyampaikan informasi secara tepat kepada masyarakat.
Heru menilai kader mempunyai posisi strategis dalam menyukseskan program pemerintah. Sebab, kebijakan tidak akan berjalan efektif apabila hanya dipahami oleh pejabat dan jajaran birokrasi.
Rangkaian sosialisasi di Panggungrejo tersebut sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi dari pelaksana program di tingkat bawah.
Mulai dari kepastian pembiayaan komplikasi KB, evaluasi menu MBG bagi balita, hingga kebutuhan dukungan operasional kader menjadi catatan yang perlu ditindaklanjuti.
Heru menyatakan berbagai masukan tersebut akan dibawa sebagai bahan pengawasan dan pembahasan bersama kementerian serta lembaga terkait di tingkat pusat.
Bagi masyarakat, keberhasilan program pembangunan keluarga dan kesehatan tidak semata diukur dari banyaknya sosialisasi atau jumlah bantuan yang disalurkan. Lebih dari itu, masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak, pemenuhan gizi sesuai kebutuhan, perlindungan bagi akseptor KB, serta dukungan nyata bagi kader di lapangan.
Aspirasi telah disampaikan. Kini, tindak lanjut pemerintah dan hasil pengawasan DPR RI menjadi bagian penting yang dinantikan masyarakat.
Jurnalis: Pandhu
