TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Warga Tulungagung peduli pembangunan mendesak agar pengisian Wakil Bupati Tulungagung segera dilakukan. Karena kekosongan, itu sudah terjadi sejak 2018 lalu, sejak beberapa menit usai pelantikan Bupati Syahri Mulyo – Wakil Bupati Maryoto Birowo, Selasa (29/9/2018) hampir tiga tahun lalu.
Karena usai dilantik, Syahri Mulyo langsung dinonaktifkan. Pemberhentian sementara itu ditandai dengan penyerahan surat penugasan Pelaksana Tugas Bupati Tulungagung oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Timur. Surat itu kemudian diserahkan kepada Wakil Bupati Maryoto Birowo selaku Plt. Bupati Tulungagung.
Dan, baru pada 13 Agustus 2019, Drs. Maryoto Birowo, MM dilantik menjadi Bupati Tulungagung sisa jabatan periode 2018 -2023. Namun pada esensinya posisi Wabup sudah tidak efektif sejak maryoto Birowo menjabat Plt. Bupati Tulungagung.
Padahal, akibat kekosongan ini, masyarakatlah yang menjadi korban karena proses pembangunan dan roda pemerintahan menjadi tidak optimal, karena seorang bupati jelas tidak bisa mengemban tanggung jawab berat sebagai kepala daerah seorang diri.
Sesuai aturan main yakni Undang-Undang Pilkada, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil bupati dilakukan melalui pemilihan oleh DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari parpol atau gabungan parpol pengusung.
Ketua DPP PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung Hj. Susilowati saat dikonfirmasi melalui whatshapp mengenai pengisian jabatan Wakil Bupati Tulungagung, mengatakan, saat ini sedang dalam proses.
“ Kami sudah melakukan pertemuan dengan pengurus Partai Nasdem dan juga Bupati. Untuk hasilnya akan dirapatkan pada minggu ini,” kata Susilowati.
Dia juga menyampaikan, insyaallah setelah itu akan kami sampaikan info selanjutnya.
Sementara itu Ketua Partai Nasdem H. Ahmad Djadi saat dikonfirmasi melalui media Whatshapp belum menjawab hanya merespon dengan membuka kiriman materi konfirmasi.
Tokoh Masyarakat Tulungagung H. Chamim Badruzzaman saat dikonfirmasi mengungkapkan kekhawatirannya akan habisnya waktu untuk proses pengisian Wakil Bupati Tulungagung.
Untuk itu, H. Chamim minta agar dilakukan kajian secara hukum tentang tanpa ingn menjatuhkan murni penegakan aturan hukum.
“ Pengisian Wakil Bupati Tulungagung sudah jelas aturannya, seingat saya kalau jabatannya kurang dari waktu 11/2 tahun dari periode masa bhakti sudah tidak perlu diisi lagi. Nah, sekarang masih sisa berapa bulan?, Jangan sampai kita kehabisan waktu untuk itu,” kata H. Chamim Badruzzaman yang pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung itu.
Sementara saat ini sudah ada dua orang Calon Wabup yang direkomendasi oleh DPP PDI Perjuangan, yakni Dr. Bambang Agus Susetyo, seorang mantan birokrat yang pernah menjabat Kepala LPMP Provinsi Jawa Timur dan Gatot Sunu Wibowo,SE seorang pengusaha. (pur)
