Jairi Irawan, S.Hum., M.KP., Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur,
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian target distribusi. Kualitas makanan, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberi manfaat bagi kesehatan peserta didik.
Penegasan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan, S.Hum., M.KP., saat ditemui di Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung, Minggu (12/7/2026).
Menurut Jairi, program MBG merupakan investasi jangka panjang dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya harus dikawal secara serius, mulai dari proses produksi hingga makanan diterima oleh para siswa.
“Program ini harus dikawal secara menyeluruh. Jangan sampai semangat menjalankan program besar ini mengabaikan aspek kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan,” tegasnya.
Ia menilai masa libur sekolah selama dua hingga tiga minggu menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah dan penyedia layanan MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program.
Menurutnya, pembenahan harus dilakukan sejak dini sebagai langkah pencegahan, bukan setelah muncul persoalan di lapangan. Terlebih, makanan yang disediakan dikonsumsi langsung oleh anak-anak sekolah sehingga standar keamanan pangan tidak boleh diabaikan.
Jairi juga menyoroti kesiapan penyedia makanan, terutama terkait kelengkapan administrasi dan pemenuhan standar kesehatan. Salah satu syarat penting yang harus dipenuhi adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Bagi penyedia yang belum memiliki SLHS, segera dipenuhi. Itu bukan sekadar dokumen pelengkap, tetapi bentuk tanggung jawab bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak telah memenuhi standar kebersihan,” ujarnya.
Selain SLHS, ia meminta seluruh penyedia memperhatikan aspek lingkungan, sanitasi, serta prosedur pengolahan dan distribusi makanan agar seluruh tahapan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Jairi menegaskan, dorongan evaluasi terhadap MBG bukan untuk menghambat pelaksanaan program pemerintah, melainkan memastikan program nasional tersebut berjalan semakin baik.
“MBG harus terus berjalan. Tetapi program sebesar ini wajib dievaluasi agar kualitas pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah paket makanan yang dibagikan. Indikator keberhasilan juga harus mencakup kualitas gizi, keamanan pangan, serta dampaknya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui keterlibatan UMKM, petani, dan pelaku usaha lokal.
Komisi E DPRD Jawa Timur, lanjut Jairi, akan melakukan peninjauan lapangan setelah kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung guna memastikan hasil evaluasi benar-benar diterapkan oleh seluruh penyedia layanan.
“Yang paling utama adalah kualitas dan keselamatan penerima manfaat. Jangan sampai program besar ini kehilangan esensinya karena lemahnya pengawasan,” pungkasnya.
Jurnalis: Pandhu
