Sarmuji, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Jairi Irawan dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, Dr. Hj. Anik Wahjuningsih
BLITAR, HARIAN-NEWS.com – Rencana penutupan akses jalan lintas di kawasan Bendungan Lahor oleh PT Jasa Tirta mulai 1 Agustus mendapat perhatian serius dalam kegiatan reses Anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, bersama Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Jairi Irawan dan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Blitar, Dr. Hj. Anik Wahjuningsih, di Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.
Dalam dialog bersama warga, persoalan penutupan jalan alternatif yang selama ini menjadi jalur terdekat menuju Malang menjadi salah satu keluhan utama yang disampaikan masyarakat. Warga menilai penutupan akses tersebut berpotensi menimbulkan kemacetan karena seluruh arus kendaraan akan dialihkan ke jalan utama yang kondisinya relatif sempit dan telah padat lalu lintas.
Menanggapi aspirasi tersebut, M. Sarmuji menegaskan bahwa apabila penutupan dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis, keselamatan, dan daya tahan struktur bendungan, maka keputusan tersebut harus dihormati. Namun, apabila alasan penutupan tidak sepenuhnya berkaitan dengan aspek keselamatan yang mendesak, ia meminta agar kebijakan tersebut dikaji ulang.
“Kami meminta, jika tidak ada persoalan teknis keselamatan yang mendesak, penutupan Bendungan Lahor ditunda terlebih dahulu.
Minimal masyarakat masih bisa melintas, khususnya kendaraan roda dua dan mobil berkapasitas kecil yang tidak membahayakan kualitas bendungan,” kata Sarmuji.
Ia juga menyatakan akan segera berkomunikasi dengan PT Jasa Tirta guna membahas kemungkinan penundaan penutupan akses tersebut. Selain itu, ia mendorong adanya perbaikan serta pelebaran jalan utama sebagai solusi jangka panjang untuk mengantisipasi kemacetan dan antrean kendaraan.
Selain membahas akses Bendungan Lahor, kegiatan reses juga dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Sarmuji, pelaksanaan program BSPS di Kecamatan Binangun saat ini telah memasuki tahap pembongkaran rumah di tujuh desa penerima manfaat. Program renovasi rumah tidak layak huni tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir tahun sehingga masyarakat dapat segera menempati rumah yang lebih layak dan sehat.
Kegiatan reses berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari masyarakat yang berharap persoalan infrastruktur dan kebutuhan dasar warga dapat menjadi perhatian pemerintah pusat maupun daerah.
Jurnalis: Etok
