RDPU MBG Tulungagung Memanas: Dugaan Nepotisme hingga Makanan Tak Layak Terbongkar

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Graha Wicaksana DPRD Kabupaten Tulungagung, Kamis (26/3/2026), berubah menjadi forum evaluasi keras yang membongkar berbagai persoalan krusial di lapangan.

Program yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi masyarakat itu justru menuai kritik tajam. Mulai dari dugaan praktik nepotisme, minimnya transparansi anggaran, hingga temuan makanan yang tidak layak konsumsi mencuat dalam forum terbuka tersebut.

RDPU yang dihadiri lintas sektor—DPRD, Satgas MBG, OPD terkait, perwakilan sekolah, LSM, hingga masyarakat—menjadi ruang bagi publik menyampaikan langsung berbagai temuan di lapangan yang dinilai jauh dari standar ideal.

Salah satu sorotan utama adalah dugaan ketidaksesuaian dalam perekrutan tenaga kerja di dapur Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPBG). Regulasi yang mewajibkan minimal 30 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal disebut tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Perwakilan masyarakat secara terbuka menuding adanya praktik yang mengarah pada nepotisme. Mereka menyebut sebagian besar pekerja justru berasal dari luar daerah dan diduga memiliki kedekatan dengan pihak tertentu.
“Kalau aturannya 30 persen tenaga lokal, kenapa di lapangan tidak terlihat? Yang bekerja justru orang luar. Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi sudah menyentuh aspek keadilan sosial,” tegas salah satu peserta audiensi.
Kritik tersebut menjadi pukulan terhadap tujuan awal program, yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, tetapi juga pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Ketika tenaga lokal terpinggirkan, esensi program dinilai mulai melenceng.

Pimpinan rapat merespons dengan meminta data konkret agar dugaan tersebut dapat ditindaklanjuti secara resmi. Namun, desakan publik agar DPRD tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan turun langsung melakukan verifikasi lapangan, terus menguat sepanjang forum.

Selain itu, kualitas makanan yang diterima siswa juga menjadi sorotan serius. Sejumlah temuan mengungkap kondisi yang jauh dari standar kelayakan konsumsi.

Mulai dari buah berkualitas rendah, hingga laporan adanya ulat dalam buah yang dibagikan kepada siswa. Bahkan, nilai ekonomis porsi makanan yang diterima dinilai tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan.

Ketua Satgas MBG Tulungagung, Johanes Bagus Kuncoro, menjelaskan bahwa sistem pengawasan telah dirancang berlapis, mulai dari koordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN), pengawasan di tingkat kecamatan dan desa, hingga kontrol di sekolah melalui penanggung jawab (PIC).

Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait kepatuhan mitra penyedia makanan.
“Secara sistem sudah ada, tapi penguatan di lapangan memang harus terus dilakukan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menegaskan bahwa seluruh temuan dalam audiensi ini akan menjadi bahan evaluasi serius. Ia mengingatkan pentingnya pengawasan sejak awal dalam program jangka panjang seperti MBG.
“Jangan sampai niat baik ini ju6stru menimbulkan masalah baru. Kalau ada pelanggaran, harus ditindak. Evaluasi tidak boleh ditunda,” tegasnya.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam saling menyalahkan, melainkan fokus pada pembenahan sistem secara menyeluruh.

Audiensi ini menjadi penegas bahwa pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Tulungagung berada di titik krusial. Di satu sisi, program ini membawa harapan besar. Namun di sisi lain, berbagai persoalan di lapangan menunjukkan adanya celah serius dalam implementasi.

Dugaan nepotisme, kualitas makanan yang dipertanyakan, lemahnya pengawasan, hingga minimnya transparansi anggaran menjadi alarm keras yang tidak bisa diabaikan.
Jika tidak segera dibenahi, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik, bahkan berpotensi membahayakan kesehatan generasi yang seharusnya dilindungi.

Kini, sorotan publik tertuju pada langkah konkret DPRD dan pemerintah daerah: apakah berani melakukan evaluasi menyeluruh dan penindakan tegas, atau membiarkan persoalan ini terus berlarut di balik nama besar program nasional.

Jurnalis: Pandhu/Rif