Komitmen Jairi Irawan Dorong Reformasi Layanan Kesehatan dan Penguatan Ekosistem Seni di Dapil VII

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Sosialisasi Gerakan Sadar Sehat dari Pengobatan Menuju Pencegahan
Selasa (24/2/2026), bertempat di Azana Hotel Tulungagung, Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil VII (Kabupaten/Kota Blitar dan Kabupaten Tulungagung), Jairi Irawan, M.KP., memaparkan gagasan strategisnya dalam wawancara eksklusif bersama Harian News.

Sebagai Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur yang membidangi kesejahteraan rakyat sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Jairi mengurai secara lugas persoalan kesehatan publik, regulasi konsumsi gula, hingga pentingnya membangun ekosistem seni dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan.

Soroti Overkapasitas RS Rujukan
Jairi menyoroti fenomena kelebihan kapasitas di rumah sakit rujukan utama, seperti RSUD Dr. Iskak dan RSUD Dr. Saiful Anwar. Menurutnya, kondisi tersebut bukan sekadar persoalan teknis, melainkan cerminan sistem pelayanan kesehatan yang masih bertumpu pada pendekatan kuratif (pengobatan), bukan preventif (pencegahan).
“Banyak pasien datang ketika penyakit sudah memasuki stadium lanjut. Ini membuat fasilitas kesehatan kewalahan dan anggaran BPJS terus terbebani,” tegas Jairi.

Ia mendorong Dinas Kesehatan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melakukan perubahan arah kebijakan secara serius. Edukasi kesehatan masyarakat harus diperkuat melalui langkah promotif dan preventif, termasuk optimalisasi program cek kesehatan gratis yang selaras dengan kebijakan nasional Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, masyarakat perlu dibiasakan melakukan pemeriksaan rutin di puskesmas, minimal sebulan sekali, guna mendeteksi potensi penyakit kronis sejak dini. “Lebih murah mencegah daripada mengobati. Jika deteksi dilakukan lebih awal, beban pembiayaan negara bisa ditekan,” ujarnya.

Edukasi Gizi Tanpa Mematikan Ekonomi
Selain sistem layanan kesehatan, Jairi juga menyoroti meningkatnya konsumsi gula dan minuman berpemanis yang berkontribusi terhadap lonjakan kasus diabetes dan penyakit jantung.

Namun ia memilih pendekatan realistis. Alih-alih mendorong regulasi pelarangan yang berpotensi menimbulkan resistensi, Jairi menekankan pentingnya edukasi gizi secara masif dan berkelanjutan.

Menurutnya, gula bukan sekadar isu kesehatan, melainkan komoditas strategis yang menyangkut hajat hidup petani tebu dan stabilitas ekonomi daerah.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa gula adalah sumber penghidupan petani dan bagian dari roda ekonomi. Maka solusinya bukan pelarangan ekstrem, tetapi keseimbangan antara edukasi kesehatan dan keberlanjutan ekonomi,” jelasnya.

Ia mendorong sinergi antara pemerintah, produsen, dan pelaku industri untuk menekan dampak kesehatan tanpa mematikan sektor ekonomi rakyat.

Bangun Ekosistem Seni dan Ekonomi Kreatif

Tak hanya berbicara soal kesehatan, Jairi juga memberi perhatian serius pada sektor seni dan ekonomi kreatif di Dapil VII. Ia menilai potensi sineas, seniman, dan budayawan lokal di Tulungagung dan Blitar sangat besar, namun belum terwadahi dalam sistem yang terstruktur.

Merespons geliat festival film dan inisiatif pembentukan komite seni di daerah, ia mendorong para pelaku kreatif membentuk forum kolaborasi yang memiliki legalitas jelas.
“Kalau sudah ada organisasi yang solid dan resmi, DPRD akan lebih mudah menjembatani mereka dengan Dinas Kebudayaan maupun Dewan Kesenian. Pemerintah pasti hadir jika usulannya terarah dan terstruktur,” tegasnya.

Menurut Jairi, ekosistem seni yang kuat bukan hanya ruang ekspresi budaya, tetapi juga peluang ekonomi baru yang mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan daya saing daerah.

Luruskan Persepsi Soal Sosialisasi
Dalam kesempatan tersebut, Jairi juga meluruskan persepsi publik terkait kegiatan sosialisasi yang kerap disalahartikan sebagai ajang kampanye.

Ia menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tugas konstitusional anggota dewan yang diatur dalam Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Timur.

Tema sosialisasi wajib relevan dengan isu aktual masyarakat, seperti kesehatan dan kebudayaan, serta memenuhi persyaratan administratif ketat, termasuk kewajiban menghadirkan 100 hingga 125 peserta dengan bukti presensi yang valid.
“Semua ada aturannya. Ini bukan kegiatan seremonial, apalagi kampanye, tetapi bagian dari tanggung jawab kami untuk menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” tandasnya.

Melalui wawancara eksklusif ini, Jairi Irawan menegaskan pendekatan pembangunan yang komprehensif: membenahi sistem kesehatan dari hulu, menjaga keseimbangan ekonomi rakyat, serta mendorong kebangkitan ekosistem seni sebagai pilar pembangunan daerah.
“Kalau masyarakat sehat, ekonomi bergerak, dan budaya hidup, maka daerah akan kuat,” pungkasnya.

Jurnalis: Pandhu/Rif