“Transparansi Dana BOS SMPN 1 Rejotangan, Dipertanyakan?”

TULUNGAGUNG HARIAN – NEWS.com – Peningkatan nominal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang seharusnya membawa kabar baik, kini justru menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi penggunaannya di SMPN 1 Rejotangan, Tulungagung, Jawa Timur, sekolah yang dikenal dengan semangat “Bina Prestasi”.

Dengan kenaikan dana BOS menjadi Rp 900.000 per siswa per tahun untuk SD, dan Rp 1.100.000 hingga Rp 1.500.000 untuk SMP dan SMA, harapan akan peningkatan kualitas pendidikan kian menggema. Namun, di SMPN 1 Rejotangan, Tulungagung, situasi ini tampaknya tidak diikuti dengan keterbukaan anggaran yang memadai.

Ketika jurnalis mencoba menggali informasi penggunaan dana BOS di sekolah ini, respons yang diterima cenderung tertutup. M. Shoim Arip, kepala sekolah, melalui Uswatun Hasanah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, memberikan kesan urusan keuangan adalah wilayah terbatas yang hanya diketahui oleh beberapa pihak.

Dengan jumlah siswa mencapai 730 orang, dana BOS yang diterima sekolah mencapai angka fantastis, lebih dari 1 miliar rupiah. Angka ini, tanpa transparansi yang jelas, sangat berpotensi disalahgunakan.

Upaya konfirmasi yang dilakukan jurnalis kepada kepala sekolah melalui berbagai kanal komunikasi belum membuahkan hasil. Padahal, sebagai institusi pendidikan yang berstatus badan publik, SMPN 1 Rejotangan memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang akurat dan tidak menyesatkan kepada masyarakat.

Keterbukaan informasi publik adalah kunci dalam membangun kepercayaan.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan informasi yang benar dan lengkap. Pelanggaran atas ketentuan ini dapat berujung pada sanksi pidana dan denda.

Situasi di SMPN 1 Rejotangan ini menimbulkan pertanyaan: Apakah dana BOS benar-benar dialokasikan untuk meningkatkan prestasi, atau malah terperangkap dalam labirin birokrasi yang rumit?

Media ini akan terus mengawal dan mengupdate informasi terkait permasalahan dana BOS ini.