TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bukan sekadar dokumen pemerintah, melainkan uang publik yang penggunaannya harus dapat diketahui dan diawasi masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi, ketepatan sasaran program, dan pertanggungjawaban belanja menjadi hal penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Persoalan tersebut menjadi perhatian DPD Partai Golkar Kabupaten Tulungagung melalui kegiatan belajar bersama membaca anggaran daerah tahun 2027 di Aula Karya, Kantor DPD Golkar Tulungagung, Senin (26/10/2026) malam. Kegiatan ini digelar dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Partai Golkar.
Ketua DPD Partai Golkar Tulungagung, Jairi Irawan, mengatakan kegiatan tersebut merupakan penyelenggaraan kedua di Tulungagung. Forum ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses penyusunan anggaran, kesesuaiannya dengan misi pembangunan daerah, serta keterkaitannya dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami ingin masyarakat tahu bagaimana anggaran 2027 disusun, apakah sudah sesuai dengan misi dan RKPD. Sehingga, jika ada hal yang kurang sesuai, masyarakat bisa memberikan masukan yang baik dan tepat kepada pemerintah daerah,” kata Jairi.
Menurut dia, anggaran daerah tidak semestinya hanya dipahami kalangan birokrasi dan elite politik. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana program pembangunan ditetapkan sebagai prioritas, bagaimana dana dialokasikan, serta sejauh mana pelaksanaannya menjawab kebutuhan warga.
“Kami tidak ingin anggaran yang dikelola hanya menjadi anggaran elite. Masyarakat harus tahu, bisa memberikan masukan, ikut mengawasi, dan nantinya ikut menikmati manfaat anggaran agar pembangunan bisa dirasakan secara merata,” tegasnya.
Memahami Anggaran, Mengawal Kebijakan
Kegiatan tersebut menghadirkan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Kabupaten Tulungagung, Ridwan; pemerhati anggaran Yoyok; serta akademisi Universitas Surabaya (Ubaya), Farid. Peserta berasal dari berbagai kalangan, mulai masyarakat umum, lembaga swadaya masyarakat (LSM), pemerhati anggaran, hingga akademisi.
Dalam pemaparannya, Ridwan menjelaskan tahapan perencanaan anggaran daerah yang melibatkan berbagai unsur pemerintahan, mulai dari tingkat dusun dan desa, kecamatan, kabupaten bersama DPRD, hingga pembahasan pada tingkat provinsi sesuai mekanisme yang berlaku.
“Sebagai pemateri, saya menjelaskan secara detail bagaimana proses awal perencanaan anggaran sampai menjadi APBD. Prosesnya panjang, mulai dari musyawarah dusun, desa, kecamatan, tingkat kabupaten bersama DPRD, kemudian ke provinsi untuk direkomendasikan, dan kembali lagi ke DPRD. Harapannya, masyarakat mengetahui urutan dan prosesnya,” ujar Ridwan.
Pemahaman mengenai proses penyusunan anggaran menjadi bekal awal bagi masyarakat untuk mengawal kebijakan pemerintah. Namun, mengetahui tahapan birokrasi saja belum cukup. Publik juga perlu memahami apakah program yang direncanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan apakah alokasi belanjanya sebanding dengan manfaat yang dijanjikan.
Di sinilah pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat membutuhkan akses terhadap informasi anggaran, rincian alokasi belanja, target program, serta laporan realisasi yang dapat diperiksa. Dengan informasi tersebut, publik dapat menyampaikan kritik dan masukan berdasarkan data, bukan sekadar dugaan.
Ujian Ada pada Tindak Lanjut
Dorongan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan anggaran perlu diikuti mekanisme yang jelas. Aspirasi yang disampaikan dalam forum diskusi semestinya memiliki saluran tindak lanjut, sehingga masyarakat mengetahui apakah masukan mereka diterima, dipertimbangkan, atau belum dapat diakomodasi.
Efektivitas kegiatan semacam ini karena itu tidak cukup diukur dari jumlah peserta maupun terselenggaranya diskusi. Ukuran yang lebih substantif ialah sejauh mana pemahaman publik meningkat, aspirasi ditampung, dan pengawasan dapat berkontribusi terhadap perbaikan kebijakan pembangunan.
Jairi berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Menurut 555⅚ keterlibatan publik dibutuhkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Momentum HUT ke-62 Partai Golkar, lanjutnya, juga perlu diisi kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, bukan hanya agenda seremonial.
Pada akhirnya, pengawalan APBD 2027 membutuhkan keterbukaan dari pemerintah, keseriusan pemangku kebijakan, serta partisipasi masyarakat yang berkelanjutan. Anggaran yang baik bukan semata-mata anggaran yang disusun sesuai prosedur, melainkan anggaran yang tepat sasaran, dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Jurnalis: Pandhu
Keterangan foto:
3. Sejumlah peserta mengikuti kegiatan belajar bersama membaca anggaran daerah tahun 2027 untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik dalam mengawal perencanaan pembangunan.
