TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Suasana mancing bersama ribuan warga di Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, Minggu (19/7/2026), berubah menjadi forum penyampaian aspirasi masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, S.Pd., M.H., memanfaatkan momentum itu untuk mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung mempercepat pencapaian Universal Health Coverage (UHC) hingga 100 persen agar tidak ada lagi warga yang gagal memperoleh layanan kesehatan karena keterbatasan biaya.
Desakan percepatan UHC 100 persen.
Keluhan fasilitas PAUD yang rusak.
Apresiasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan. Potensi ekonomi dari remitansi pekerja migran yang mencapai lebih dari Rp2 triliun per tahun.
Kegiatan “Serap Aspirasi & Mancing Rezeki” yang digelar Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai NasDem, Nurhadi, S.Pd., M.H., di sepanjang aliran sungai dekat Taman Nangkula Park, Desa Kendalbulur, Kecamatan Boyolangu, tak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat.
Ribuan warga memadati lokasi kegiatan sejak siang hari. Sebanyak tiga kuintal ikan lele ditebar untuk dipancing gratis, disertai makan bersama dan pembagian tiga ekor kambing kepada peserta yang beruntung. Di sela kegiatan, masyarakat diberi kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.
Salah satu aspirasi datang dari perangkat Desa Kendalbulur yang mengeluhkan kondisi ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dinilai sudah tidak layak digunakan.
Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lebih baik.
Di bidang kesehatan, Nurhadi menilai capaian UHC Kabupaten Tulungagung yang masih berkisar 82–83 persen masih jauh dari target perlindungan kesehatan menyeluruh bagi masyarakat.
Sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, ia menegaskan pemerintah daerah bersama Dinas Kesehatan perlu mempercepat perluasan kepesertaan jaminan kesehatan agar seluruh warga memperoleh akses pelayanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
“Jangan sampai ada masyarakat tidak mampu yang sakit, tetapi memilih bertahan di rumah karena takut biaya rumah sakit tidak mampu mereka bayar,” tegas Nurhadi.
Menurutnya, pencapaian UHC 100 persen bukan sekadar memenuhi target administrasi, melainkan bentuk kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat memperoleh layanan kesehatan.
Selain itu, Nurhadi mengapresiasi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di Tulungagung yang dinilai telah berjalan cukup baik. Meski demikian, ia berharap cakupan perlindungan bagi pekerja formal maupun informal terus diperluas agar semakin banyak masyarakat memperoleh jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia juga menyoroti kontribusi besar Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Tulungagung terhadap perekonomian daerah. Menurutnya, remitansi yang dikirim para PMI mencapai lebih dari Rp2 triliun setiap tahun, sehingga menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Nurhadi menambahkan, banyak purna-PMI yang kini berkembang menjadi pelaku usaha dan mampu membuka lapangan pekerjaan. Karena itu, pemerintah diharapkan terus memberikan dukungan terhadap program pemberdayaan pekerja migran agar manfaat ekonominya semakin luas.
Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspirasi masyarakat, mulai dari perbaikan fasilitas pendidikan hingga peningkatan layanan kesehatan dan perlindungan tenaga kerja, diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti melalui kebijakan yang konkret.
Jurnalis: Pandhu
