Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung Sahkan Perda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2021

TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tulungagung sahkan Perda APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2021, Sabtu, 28 November 2020.

Dipimpin langsung ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono, acara dimulai sekitar pukul 13.00 WIB. Acara berjalan lancar karena ketujuh fraksi DPRD Tulungagung menyepakati proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda), dengan pandangan akhir masing-masing fraksi.

Tampak hadir Bupati Tulungagung Maryoto Bhirowo, Sekda, kepala OPD.  Selain itu juga diikuti oleh anggota DPRD lainnya melalui virtual.

Sebelum penetapan Perda, masing-masing fraksi yakni, Fraksi PDIP, PKB, Golkar, Gerindra, PAN, Gabungan Partai Demokrat, Nasdem, Bulan Bintang dan Hati Nurani Bersatu menyampaikan pendapat akhirnya masing-masing dihadapan peserta rapat.

Salah satu catatan DPRD melalui pendapat akhir seperti halnya yang disampaikan oleh fraksi PDIP yang dibacakan oleh Sumarno, yang mana Fraksi PDIP memberikan masukan tentang permintaan anggaran yang diprioritaskan untuk pelayanan publik yaitu cetak E-KTP agar bisa dilaksanakan di tiap kecamatan, anggaran MKKS dan MGMP, pengembalian tim koordinasi Paskibraka dikembalikan ke Dikpora, kelangkaan pupuk dan penerbitan kartu tani secara transparan.

Selain ituFraksi PDIP meminta pihak eksekutif untuk memprioritaskan pemulihan ekonomi dan meningkatkan PAD dibeberapa OPL di OPD terkait, penguatan kelembagaan serta perlu ditingkatkannya lagi pelayanan di 32 Puskesmas.

Salah satuanya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) memnta kepada bupati memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait perizinan, jaminan anggaran kesehatan  untuk masyarakat miskin, konsentrasi pada pemulihan ekonomi paca pandemi covid 19, dan penataan pasar modern.

Dari Fraksi Gabungan menyoroti banyaknya jalan dan rusak agar lebih dimaksimalkan, selain itu harus lebih memfokuskan penanganan covid 19.

Ketua Fraksi Hati Nurani Bersatu, Imam Kambali menuturkan, bahwa Pemkab Tulungagung harus memberikan prioritas kepada tenaga pegawai yang sudah lama mengabdi, terkait rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Seharusnya begitu, karena semua itu dulunya pegawai honorer atau Pegawai tidak tetap (PTT) dan ini harus menjadi skala prioritas. Seperti diketahui, mereka itu sudah lama bekerja didalam pengabdian. Dan tercantum dalam PP No 49 tahun 2018, pemerintah pusat sudah melarang adanya rekrutmen tenaga honorer atau PTT,” tutur Politisi Hanura ini.

Sedangkan catatan dari Fraksi Hati Nurani Bersatu yang dibacakan Imam Khambali meminta kepada Pemerintah Daerah perlu meningkatkan lagi pelayanan kesehatan masyarakat,pembangunan infrastruktur di Tulungagung yang perlu ditinjau ulang agar lebih merata. Selain itu, terkait tentang pengisian PPPK pada tahun 2021 agar diprioritaskan pada tenaga yang mengabdi lebih lama.

Sementara itu, Bupati Tulungagung Maryoto seusai rapat paripurna menyampaikan terimakasih kepada DPRD Tulungagung yang telah menyetujui Ranperda tentang APBD dan Ranperda lainnya sehingga ditetapkan menjadi Perda.

Menurut Bupati, kebijakan yang dikeluarkan telah disinergikan dengan 5 (lima) prioritas program Indonesia Maju, serta disesuaikan dengan prioritas kebijakan penganggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara Tahun 2021.

Maryoto menambahkan, ditahun 2021 anggaran pendapatan Tulungagung sebesar, Rp 2.394.260.047.478, belanja daerah Rp 2.506.260.470.478, devisit Rp 119.000.000.000, penerimaan pembiayaan daerah Rp 120.500.000.000, pengeluaran pembiayaan Rp 8.500.000.000, pembiayaan netto Rp 112.000.000.000 dan silpa Rp 0.

Bupati menegaskan, penggunaan APBD tahun 2021 akan diprioritaskan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur.

“Yang jelas APBD tahun 2021 akan kita prioritaskan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur. Selain itu sesuai prioritas pemerintah pusat yaitu untuk SDM, Infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi dan tranformasi ekonomi,” terang Bupati.

Hal yang sama juga disampaikan oleh ketua DPRD Tulungagung Marsono saat ditemui wartawan diruang kerjanya seusai rapat paripurna. Marsono setuju dengan apa yang jadi program prioritas pemerintah daerah setelah disahkannya APBD 2021.

“Yang jelas sudah jadi kewajiban kita bersama untuk menentukan skala mana yang jadi prioritas itu yang lebih penting, namun untuk menentukan mana yang diprioritaskan lebih dulu itu merupakan kewenangan bapak bupati selaku panglimanya di pemerintah daerah, kita tinggal mengontrolnya saja,” ujarnya. (agp/red)