Pemangkasan Rp52,3 Miliar, Pemkab Tulungagung Tetap Prioritaskan Infrastruktur

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung menghadapi tantangan berat akibat pemangkasan anggaran sebesar Rp52,3 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik oleh pemerintah pusat. Meski begitu, Pemkab berkomitmen untuk tetap memprioritaskan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, menyatakan bahwa Pemkab telah menargetkan efisiensi sebesar Rp70 miliar untuk menutupi kekurangan tersebut.
“Infrastruktur yang telah direncanakan tetap harus terealisasi, termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi janji kepada masyarakat,” jelas Galih, Selasa (18/3/2025).

Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab akan melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan utama masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Proses ini ditargetkan selesai sebelum April 2025 agar tidak mengganggu perubahan APBD pada bulan Mei.

Namun, beberapa belanja operasional, termasuk honorarium pegawai, harus dipangkas sebagai bagian dari upaya efisiensi. “Penyesuaian ini memang berat, tetapi harus dilakukan demi menjaga keseimbangan keuangan daerah,” tambahnya.

Tambahan honor untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RTRW) sebesar Rp4,6 miliar masih dalam tahap evaluasi di tengah kebijakan efisiensi ini. Selain itu, Pemkab juga tengah menyiapkan hibah lahan untuk pembangunan Polsek Ngantru, yang membutuhkan relokasi pedagang ke pasar baru dengan konsep modern.

Galih menegaskan bahwa Pemkab Tulungagung harus menyesuaikan kondisi fiskal daerah dengan kebijakan nasional, termasuk transfer dana yang berkurang. “Efisiensi ini bukan hanya terjadi di Tulungagung, tetapi juga di banyak daerah lain. Kami berupaya memastikan pelayanan publik tetap berjalan,” ujarnya.

Dengan strategi efisiensi ini, Pemkab Tulungagung optimistis dapat memenuhi kebutuhan masyarakat meski menghadapi keterbatasan anggaran.