TRENGGALEK, HARIAN NEWS — Kerusakan parah ruas jalan Ngares–Segon kembali memantik sorotan tajam publik. Dalam rapat dengar pendapat antara Forum Masyarakat Trenggalek Bergerak bersama Komisi III DPRD Trenggalek, Jumat (22/5/2026), warga menegaskan mereka sudah muak dengan janji perbaikan tanpa realisasi nyata di lapangan.
Wakil Ketua DPRD Trenggalek,Hj.Arik Sri Wahyuni secara tegas menyebut aktivitas kendaraan bertonase besar dari kawasan tambang sebagai salah satu penyebab utama rusaknya infrastruktur jalan tersebut.
Namun menurutnya, yang paling disorot masyarakat bukan hanya kerusakan jalan, melainkan lemahnya tanggung jawab pihak penambang terhadap dampak yang ditimbulkan.
“Yang dipersoalkan bukan cuma jalannya rusak, tapi soal tanggung jawab pihak penambangan. Apalagi perizinannya disebut belum lengkap,” tegas Arik usai rapat.
Politisi Partai Golkar itu juga mengkritik lambannya langkah penanganan yang selama ini hanya berhenti pada tahap wacana dan pemaparan konsep.
Ia meminta Dinas PUPR Trenggalek segera bergerak konkret dan tidak terus-menerus menyampaikan rencana tanpa tindakan nyata di lapangan.
“Tadi PUPR sudah memberikan penjelasan dan rencana penanganan. Tapi masyarakat sudah lelah dengan janji manis. Sekarang saatnya tindakan nyata,” ujarnya.
Arik memastikan persoalan jalan Ngares–Segon akan menjadi perhatian serius DPRD dalam pembahasan anggaran daerah, baik melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2026 maupun anggaran tahun 2027.
Ia juga menyayangkan ketidakhadiran pihak penambang dalam forum hearing tersebut. Menurutnya, sikap itu semakin memperkuat kesan bahwa perusahaan tambang abai terhadap dampak sosial dan kerusakan lingkungan yang terjadi.
“Wilayah ini dapil saya, sudah bertahun-tahun masalah ini bergulir. Saya akan kawal terus. Jangan beri janji manis lagi,” pungkasnya.
Bagi warga, kerusakan jalan Ngares–Segon bukan lagi sekadar persoalan teknis infrastruktur. Jalan berlubang dan rusak berat telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat, membahayakan keselamatan pengendara, hingga menyulitkan akses anak-anak menuju sekolah.
Kini publik menunggu keberanian pemerintah daerah untuk mengambil langkah tegas terhadap aktivitas tambang yang diduga menjadi penyebab kerusakan jalan. Warga berharap penanganan tidak lagi berhenti pada rapat dan wacana, melainkan diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan.
Jurnalis : Nanang NK
