Joko Tri Asmoro Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Tulungagung yang Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan.
TULUNGAGUNG, HARIAN NEWS – Kritik terhadap penanganan infrastruktur jalan kembali mencuat. Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Wakil Ketua Komisi B DPRD Tulungagung, Joko Tri Asmoro, mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Dinas PUPR agar memprioritaskan penanganan ruas jalan rusak dibanding menonjolkan dokumentasi proyek yang telah selesai dikerjakan.
Menurut Joko, publik tidak membutuhkan pencitraan melalui foto-foto di ruas jalan yang sudah mulus. Yang lebih penting adalah keterbukaan pemerintah mengenai lokasi jalan yang rusak dan menjadi prioritas perbaikan.
“Kalau berfoto di jalan baru itu tidak ada gunanya. Lebih baik foto di jalan rusak supaya masyarakat tahu mana yang akan diperbaiki,” tegasnya.
Ia menilai masih banyak ruas jalan di Kecamatan Rejotangan yang kondisinya memprihatinkan namun belum tersentuh pembangunan. Bahkan, sejumlah titik disebut telah memicu kecelakaan akibat lubang jalan yang semakin parah.
Beberapa ruas yang disoroti antara lain Panjerejo–Sumberagung dan Tenggong–Sumberagung. Menurutnya, kondisi tersebut sudah lama dikeluhkan masyarakat sehingga membutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah.
Joko mengingatkan, jika pemerintah lebih sibuk menampilkan proyek yang telah selesai daripada menjelaskan penanganan jalan rusak, hal itu justru berpotensi memunculkan kekecewaan masyarakat.
“Hari ini masyarakat menunggu kinerja nyata Plt. Bupati dan Dinas PUPR, bukan seremonial,” ujarnya.
Menanggapi kritik tersebut, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Tulungagung Erwin Novianto melalui Kasubbag Umum Ahmad Rifai Sodik menyampaikan bahwa sejumlah proyek di Kecamatan Rejotangan telah memasuki tahap pengadaan.
Ruas Blimbing–Sumberagung dengan pagu anggaran Rp700 juta dijadwalkan memasuki kontrak pada pekan depan. Selanjutnya, ruas Tenggong–Purwodadi dengan nilai Rp2 miliar dan panjang lebih dari satu kilometer juga akan segera dikerjakan.
Selain itu, proyek Panjerejo–Karangsari dan Tenggblong–Purwodadi direncanakan berkontrak pada Agustus dengan total anggaran sekitar Rp3 miliar.
PUPR juga menyebut telah menyiapkan rencana lanjutan berupa perbaikan jalan hingga Dusun Kates, Desa Rejotangan melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) yang diusulkan ke pemerintah pusat. Di sisi lain, pemeliharaan rutin oleh UPT serta pembangunan saluran di kawasan Panjer–Ngunut juga disiapkan untuk mengurangi potensi banjir.
Meski demikian, realisasi proyek-proyek tersebut kini menjadi perhatian publik. Warga berharap rencana yang telah diumumkan benar-benar diwujudkan tepat waktu, mengingat kondisi sejumlah ruas jalan dinilai sudah mendesak dan berdampak langsung terhadap keselamatan pengguna jalan.
Jurnalis : Rif
