DPRD Blitar dan Pemkot Tetapkan KUA-PPAS 2026, Sinergi Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

DPRD Blitar dan Pemkot Tetapkan KUA-PPAS 2026, Sinergi Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

BLITAR, HARIAN-NEWS.com — Pemerintah Kota Blitar bersama DPRD Kota Blitar resmi menetapkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026 serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Kota Blitar, Senin (6/10/2025).

Dua raperda yang disetujui yakni Raperda Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Raperda Penanggulangan Bencana, menjadi bagian penting dari upaya pemerintah daerah memperkuat fondasi perlindungan sosial dan ketahanan wilayah.

Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menegaskan, penetapan KUA-PPAS dan dua raperda tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga kesinambungan pembangunan, meski tahun depan daerah dihadapkan pada tantangan fiskal.
“Ke depan kami harus melakukan pengetatan dan efisiensi berbagai program, termasuk penyesuaian tunjangan pegawai. Namun semangat pelayanan publik dan pembangunan tetap menjadi prioritas,” ujar Syauqul.

Syauqul mengungkapkan, penurunan dana transfer pusat sekitar Rp114 miliar atau 20 persen dari total APBD 2026 menjadi ujian tersendiri bagi kemampuan manajerial fiskal daerah. Karenanya, Pemkot Blitar akan fokus pada program yang berorientasi hasil serta memperkuat kolaborasi lintas sektor.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim menilai penetapan KUA-PPAS menjadi landasan penting dalam menjaga konsistensi arah pembangunan daerah. Ia juga menegaskan, Raperda Jamsostek akan menjadi payung hukum bagi perlindungan pekerja, khususnya sektor nonformal yang selama ini rentan tanpa jaminan.
“KUA-PPAS ini harus mampu menjawab target kinerja makro, arah kebijakan fiskal, dan mendorong peningkatan PAD di tengah penyesuaian anggaran,” kata Syahrul.

Penetapan KUA-PPAS 2026 dan dua raperda strategis ini menandai sinergi kuat antara Pemkot dan DPRD Kota Blitar dalam menjaga stabilitas pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tengah tantangan fiskal nasional.

Jurnalis Etok
Editor Tanu Metir