TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Perubahan APBD (P-APBD) Kabupaten Tulungagung 2026 mendapat sorotan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Tulungagung. Wakil Ketua Komisi C DPRD Tulungagung dari Fraksi PKB, H. Fuad Ashari, S.T., menyoroti kenaikan Belanja Tak Terduga (BTT) yang mencapai 516,1 persen hingga menjadi Rp184,8 miliar.
Menurut Fuad, kenaikan tersebut perlu mendapat perhatian dan pengawasan karena menyangkut perubahan komposisi anggaran daerah dalam P-APBD 2026.
“BTT itu nilainya Rp184,8 miliar. Kenaikannya mencapai 516,1 persen,” kata Fuad.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan yang jelas mengenai penambahan BTT tersebut, termasuk alasan kebutuhan anggaran, sumber pendanaan, serta skenario penggunaannya.
Fuad juga mengingatkan agar BTT tidak sekadar menjadi ruang penampungan anggaran yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Kami dari Fraksi PKB akan mengawal ketat agar BTT ini jangan sampai hanya menjadi ‘tempat parkir’ dana yang diambil dari SiLPA. Kami mendorong Bupati untuk segera menerbitkan Perkada terkait penggunaannya, agar tata kelolanya jelas,” ujarnya.
Belanja Barang dan Jasa Naik Rp259 Miliar
Selain BTT, Fuad menyoroti perubahan komposisi belanja dalam P-APBD 2026. Tambahan belanja barang dan jasa disebut mencapai lebih dari Rp259 miliar.
Sementara tambahan belanja modal yang berkaitan dengan pembangunan aset dan infrastruktur hanya sekitar Rp3,2 miliar.
Menurut Fuad, perbedaan tersebut perlu dicermati karena belanja modal berkaitan dengan pembangunan aset daerah yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Kalau belanja barang dan jasa meningkat cukup besar sementara tambahan belanja modal sangat kecil, pemerintah daerah harus mampu menjelaskan apa prioritas yang hendak dicapai dari perubahan anggaran ini,” jelasnya.
Fraksi PKB juga mencermati adanya pemangkasan pada sejumlah pos belanja infrastruktur dan belanja transfer kepada pemerintahan di bawahnya.
Dalam kondisi ruang fiskal yang terbatas, Fuad meminta setiap perubahan anggaran tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Dana Transfer Pusat Turun Rp122 Miliar
Tekanan fiskal daerah juga menjadi perhatian Fraksi PKB. Fuad menyebut dana transfer dari pemerintah pusat mengalami penurunan sekitar Rp122 miliar.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus semakin cermat dalam mengelola pendapatan dan belanja.
Setiap perubahan anggaran, kata Fuad, perlu memiliki alasan yang jelas serta memberikan manfaat yang dapat diukur bagi masyarakat.
UHC Rp8,21 Miliar Harus Tepat Sasaran
Di sektor kesehatan, Fraksi PKB menyoroti alokasi sekitar Rp8,21 miliar untuk program Universal Health Coverage (UHC).
Fuad meminta anggaran tersebut tidak hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar digunakan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin yang belum tercakup dalam skema jaminan kesehatan.
“Pada akhirnya, kami berharap pihak eksekutif dapat menggunakan dana yang ada dengan sebaik-baiknya agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan kesejahteraan rakyat dapat terangkat,” ujar Fuad.
Fuad menegaskan, persetujuan P-APBD bukan berarti pengawasan DPRD berakhir. Pelaksanaan anggaran setelah perubahan APBD ditetapkan tetap menjadi bagian penting dari fungsi pengawasan legislatif.
Bagi Fraksi PKB, perubahan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi penyerapan, tetapi juga dari sisi program, hasil dan manfaat yang dirasakan masyarakat Tulungagung.
