Bapenda Tulungagung Tidak Naikan Tarif Pajak, Andalkan Intensifikasi dan Validasi Data

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Optimisme tinggi menyelimuti kinerja pendapatan daerah di awal Tahun Anggaran 2026. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung (Bapenda) menatap tahun ini dengan penuh keyakinan setelah mencatat capaian impresif pada 2025 yang melampaui target, Selasa (18/2/2026).

Dalam wawancara eksklusif bersama Harian News, Kepala Bapenda Tulungagung, Sukowinarno, memaparkan peta target dan strategi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depan.

Menurutnya, target PAD 2026 yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dipatok sebesar Rp819 miliar. Namun, angka tersebut dinilai masih konservatif jika dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya.
“Target Rp819 miliar itu memang angka normatif dalam RPJMD. Tetapi realisasi 2025 justru menembus lebih dari Rp902 miliar. Ini menjadi sinyal kuat bahwa potensi riil kita jauh lebih besar,” ujarnya.

Capaian yang melampaui target sekitar 14 persen itu kini menjadi bahan evaluasi internal. Bapenda membuka peluang melakukan penyesuaian target 2026 agar lebih realistis, adaptif, dan mencerminkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Sukowinarno menegaskan, peningkatan PAD tidak akan ditempuh melalui kebijakan populis jangka pendek seperti kenaikan tarif pajak.

Sebaliknya, Bapenda mengedepankan strategi intensifikasi melalui penguatan kepatuhan wajib pajak, validasi data, serta optimalisasi potensi yang belum tergarap maksimal.
“Kami tidak menaikkan tarif. Fokus kami mengoptimalkan potensi yang ada dan meningkatkan kepatuhan,” tegasnya.
Pendekatan tersebut dinilai lebih berkelanjutan sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional.

Salah satu sektor strategis yang menjadi perhatian adalah Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Data Bapenda mencatat sekitar 53 ribu kendaraan masih menunggak pajak dengan potensi penerimaan mencapai Rp20 miliar.

Untuk menekan angka tunggakan, Bapenda menerapkan strategi “jemput bola”. Petugas turun langsung ke desa dan dusun dengan membawa data penunggak guna melakukan penagihan secara persuasif sekaligus memberikan edukasi perpajakan.
Langkah tersebut tidak hanya berorientasi pada penagihan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif wajib pajak.

Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemutakhiran data menjadi kunci.

Sejumlah objek pajak yang sebelumnya tercatat sebagai lahan kosong kini telah berdiri bangunan. Penyesuaian data tersebut otomatis meningkatkan nilai pajak tanpa mengubah tarif dasar.

Strategi validasi ini terbukti efektif mendongkrak penerimaan sekaligus memperbaiki akurasi basis data perpajakan daerah.

Tak berhenti pada sektor konvensional, Bapenda juga menggarap sumber pendapatan baru pada 2026, antara lain parkir berlangganan yang diproyeksikan menyumbang sekitar Rp12 miliar serta sewa aset daerah untuk tiang fiber optik dengan potensi lebih dari Rp500 juta.

Diversifikasi ini menjadi bagian dari upaya memperluas sumber PAD agar tidak bertumpu pada sektor yang sama.

Menutup keterangannya, Sukowinarno menegaskan bahwa keberhasilan pencapaian target PAD tidak hanya bergantung pada aparatur, melainkan juga partisipasi aktif masyarakat Kabupaten Tulungagung.
“Dengan kerja keras dan kesadaran pajak yang terus meningkat, kami yakin target 2026 sangat mungkin terlampaui,” pungkasnya.

Jurnalis: Pandhu/Rif