TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, Sabtu (1/11/2022) di Ruang Graha Wicaksana, Gedung DPRD Tulungagung, Jalan RA. Kartini 17 Tulungagung.
Tujuh Fraksi yang ada di DPRD Tulungagung sepakat Ranperda APBD Tulungagung Tahun 2023 disahkan. Nilai APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 yang dapat dikelola sebesar Rp Rp2.575.438.726.127 (dua triliun lima ratus tujuh puluh lima miliar empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tujuh rupiah).
– Pendapatan RAPBD 2023 sebesar Rp2.575.438.726.127
– Belanja RAPBD 2023 sebesar Rp2.735.438.726.127 defisit sekitar sekitar Rp160.000.000.000
– Pembiayaan, yaitu penerimaan pembiayaan RAPBD 2023 sebesar Rp180.000.000.000 dan Pengaturan Pembiayaan pada RAPBD 2023 sebesar Rp20.000.000.000
– Pembiayaan netto pada RAPBD sebesar Rp 160.000.000.000,00, untuk Silpa tahun berkenaan RAPBD Tahun 2023 adalah Rp 0 (nol rupiah).
Ke tujuh fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F. PDI Perjuangan) yang diketuai Susilowati, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ( F.PKB ) yang diketuai Ali Masrup, Fraksi Partai Golongan Karya ( F. Partai Golkar ) yang diketuai Sukanto, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya ( F. Partai Gerindra ) yang diketuai Imam Safingi, Fraksi Partai Amanat Nasional ( F.PAN )yang diketuai Imam Khoirudin, Fraksi Gabungan Partai Demokrat Partai NasDem Partai Bulan Bintang yang diketuai Sofyan Heryanto, dan Fraksi Hati Nurani Bersatu yang diketuai Muti’in.APBD
Sabtu siang itu, pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tulungagung dalam rangka membahas tentang Penyampaian Propemperda Tahun 2023 dan Persetujuan Bersama kepala daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2023.
Turut hadir mendampingi Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo, Sekretaris Daerah Sukadji, Staf Ahli Bupati.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono memimpin langsung Rapat Paripurna DPRD Tulungagung tampak juga anggota dewan, sekretaris DPRD. Dari jumlah 50 orang anggota DPRD Tulungagung siang itu yang hadir sebanyak 35 orang sedangkan yang 15 orang ijin.
Sementara itu, juru bicara dari Fraksi Partai Gerindra yang dibacakan oleh Reno Mardi Putra, tentang persetujuan bersama terhadap Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023, bersama sama menyepakati dan memperhatikan masukan atau usulan melalui pengkajian yang mendalam dan pengawasan, menerima serta menyetujui Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2023 menjadi Perda.
Fraksi Partai Gerindra memberi tiga catatan diantaranya, Fraksi Gerindra mengharapkan dengan disahkannya Ranperda tentang APBD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, mampu menjadikan pijakan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan fiscal yang lebih baik, untuk mewujudkan keadilan dan efisiensi dalam pengadaan barang dan jasa serta mampu untuk menentukan prioritas belanja daerah.
Lebih lanjut, Fraksi Gerindra mengharapkan, dalam fungsi distribusi pada APBD kita yakni penggunaan anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan hal ini membantu kita untuk melakukan pertimbangan dari alokasi anggaran dan belanja modal di masing masing OPD.
Fraksi Gerindra mengingatkan, terkait perencanaan untuk Tahun 2023 untuk direncanakan lebih awal dalam pengadaan barang dan jasa, dan E-Katalog lokal segera disosialisasikan semaksimal mungkin untuk mempercepat belanja barang dan jasa.
Sementara itu Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsono, dalam keterangannya menerima dan menyetujui pendapat dari fraksi – fraksi terhadap Ranperda terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2023, dalam catatan yang sudah terlampir dalam berita acara.
Marsono juga meminta Bupati Tulungagung sebagai representasi Pemkab untuk mengamati dan meneliti catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi di DPRD Tulungagung kali ini.
“Walaupun tidak semua fraksi membacakan secara langsung dihadapan sidang, namun saya yakin Bupati akan membacanya dan menjadikan catatan untuk perbaikan kinerja Pemkab,” tutupnya.
Materi APBD Tahun 2023 yang baru disahkan merupakan hasil dari pembahasan empat (4) komisi yang ada di DPRD Tulungagung dan Perwakilan OPD dan BUMD milik Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Keempat komisi tersebut adalah Komisi A : Bidang Hukum, Pemerintahan dan Pendidikan dengan ketuanya Gunawan, Komisi B : Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dengan Ketuanya Susilowati, Komisi C : Bidang Keuangan dan Kesehatan dengan Ketuanya Asrori dan Komisi D : Bidang Pembangunan dan Pariwisata dengan Ketuanya H. Abdulah Ali Munib.
