Kesenjangan Data UMKM, Reses Jadi Mesin Penggerak Ekonomi Kreatif
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Di tengah tuntutan agar kegiatan reses tidak berhenti sebagai agenda seremonial, Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Jairi Irawan, S.Hum., M.Kp., menghadirkan pendekatan berbeda dalam Masa Reses Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026.
Bertempat di Jong Java Tulungagung, Kamis (30/7/2026), reses disulap menjadi ruang edukasi sekaligus laboratorium pengembangan ekonomi kreatif berbasis komunitas.
Melalui kegiatan Workshop & HipHop Business Session bertema “Membangun Warung dan Cafe Menjadi Creative Hub Melalui Google Business dan Mini Gigs”, Jairi menghadirkan praktisi kreatif Koko Thole untuk berbagi pengalaman dan strategi pengembangan usaha di era digital.
Berbeda dengan pola reses pada umumnya yang identik dengan penyampaian aspirasi dan keluhan masyarakat, kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha serta komunitas kreatif agar mampu memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana memperluas pasar dan meningkatkan daya saing.
Dalam pemaparannya, Jairi menegaskan bahwa fungsi reses seharusnya tidak hanya berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif.
“Reses bukan hanya soal mendengar keluhan. Yang lebih penting adalah bagaimana masyarakat memahami proses pembangunan dan mampu mengawal kebijakan yang lahir dari kebutuhan mereka sendiri,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Jairi memperkenalkan program Sekolah Anggaran, sebuah ruang edukasi publik yang memberikan pemahaman mengenai proses penyusunan APBD, mekanisme pengusulan program, hingga cara masyarakat mengawal penggunaan anggaran daerah.
Menurutnya, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan menjadi salah satu penyebab banyak program pemerintah tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Kalau komunitas tidak pernah mengusulkan festival musik, film, atau kegiatan seni lainnya, maka pemerintah tidak memiliki dasar untuk mengalokasikan anggaran pada tahun berikutnya. Karena itu masyarakat harus terlibat sejak tahap perencanaan,” jelasnya.
Selain menyoroti pentingnya partisipasi publik, Jairi juga mengkritisi persoalan data yang selama ini menjadi fondasi berbagai kebijakan pembangunan.
Ia mengungkapkan bahwa Tulungagung memiliki sekitar 259.897 pelaku UMKM, jumlah yang menunjukkan besarnya potensi ekonomi masyarakat. Namun potensi tersebut, menurutnya, belum sepenuhnya didukung oleh sistem pendataan yang akurat.
“Data adalah dasar kebijakan. Kalau datanya tidak benar, maka kebijakan yang lahir juga berisiko salah sasaran,” tegasnya.
Sebagai contoh, Jairi menyoroti sektor warung kopi yang berkembang pesat di Tulungagung. Berdasarkan data pemerintah, jumlah warung kopi tercatat sekitar 1.700 unit. Namun berdasarkan pemetaan komunitas dan pelaku usaha, jumlah sebenarnya diperkirakan mendekati 10 ribu unit.
Perbedaan angka yang cukup jauh tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahan dalam penyusunan program pembinaan, bantuan usaha, hingga alokasi anggaran.
“Kalau objek yang ingin dibina saja belum terdata secara lengkap, bagaimana program pemerintah bisa tepat sasaran?” katanya.
Untuk menggambarkan besarnya potensi ekonomi sektor tersebut, Jairi mencontohkan salah satu warung kopi di Tulungagung yang mampu menjual sekitar 600 cangkir kopi setiap malam. Dengan asumsi harga rata-rata Rp4.000 per cangkir, omzet usaha tersebut dapat mencapai sekitar Rp2,4 juta per hari atau lebih dari Rp70 juta per bulan.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa warung kopi tidak lagi dapat dipandang sebagai usaha kecil biasa. Kehadirannya telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif yang mampu menggerakkan berbagai sektor lain.
Karena itu, Jairi mendorong agar warung dan kafe dikembangkan menjadi creative hub, yakni ruang kolaborasi yang mempertemukan pelaku usaha dengan komunitas musik, seni, film, fotografi, hingga pelaku ekonomi kreatif lainnya melalui konsep mini gigs.
“Warung kopi hari ini bukan sekadar tempat minum kopi. Di sana ada ruang bertemu, berdiskusi, berjejaring, bahkan menciptakan peluang ekonomi baru,” ungkapnya.
Konsep tersebut diyakini mampu menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah. Musisi lokal memperoleh ruang tampil, komunitas kreatif mendapatkan tempat berkegiatan, sementara pelaku usaha menikmati peningkatan kunjungan dan transaksi.
Komitmen terhadap penguatan budaya lokal juga menjadi bagian dari perhatian Jairi. Ia menyebut berbagai kegiatan seni tradisional rutin digelar di Kantor DPD Partai Golkar Tulungagung, mulai dari hadrah, jaranan, Wayang Jemblung hingga seni lesung.
Menurutnya, pengembangan ekonomi kreatif harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan budaya lokal agar tidak tergerus perkembangan zaman.
Di penghujung kegiatan, Jairi membuka ruang evaluasi terhadap kinerjanya sebagai wakil rakyat. Ia mengakui masih terdapat kelompok masyarakat yang belum terjangkau oleh program maupun komunikasi politik yang selama ini dibangun.
Karena itu, ia meminta masyarakat tidak segan menyampaikan kritik dan masukan secara terbuka.
“Bagi saya, kritik adalah bahan evaluasi. Tanpa kritik, kami tidak akan mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan reses tersebut memperlihatkan upaya menghadirkan fungsi legislasi yang lebih substantif, tidak hanya menyerap aspirasi tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas masyarakat serta penguatan ekonomi lokal berbasis data dan kolaborasi komunitas.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan kompetisi ekonomi digital yang semakin ketat, pendekatan semacam ini menjadi ujian apakah reses mampu menjadi instrumen pembangunan yang nyata atau sekadar agenda rutin yang berulang setiap tahun.
Jurnalis: Pandhu
