TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dibarengi dengan pengawasan dan tata kelola pendapatan yang lebih ketat. Pemerintah Kabupaten Tulungagung membidik PAD sekitar Rp900 miliar dalam rancangan APBD 2027.
Sikap tersebut disampaikan Baharudin saat penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026 dan Ranperda APBD 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Tulungagung, Rabu (9/9/2026).
Baharudin meminta pemungutan pajak daerah diperketat. Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah parkir, yang dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan.
Namun, di tengah upaya mengejar target PAD Rp900 miliar, Pemkab Tulungagung masih menghadapi persoalan pada sektor pariwisata.
Retribusi wisata diperkirakan masih memiliki potensi penerimaan sekitar Rp2 miliar yang belum dapat dipungut secara optimal. Penyebabnya, izin pembaruan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Tulungagung dengan Perhutani belum turun.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena pemerintah daerah sedang berupaya memperbesar sumber pendapatan dari sektor-sektor yang menjadi kewenangan daerah.
Baharudin menekankan, target PAD tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran. Seluruh mekanisme pemungutan harus berjalan transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain PAD, Pemkab Tulungagung juga memilih tidak terburu-buru menghabiskan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sekitar Rp477 miliar. Dana tersebut diarahkan masuk ke APBD murni 2027 untuk memperkuat pembiayaan pembangunan, terutama sektor infrastruktur.
Dalam rancangan APBD 2027, anggaran infrastruktur disebut mencapai lebih dari Rp300 miliar, atau lebih dari 30 persen total belanja daerah.
Baharudin menempatkan infrastruktur, penguatan ekonomi kerakyatan, serta revitalisasi UMKM sebagai prioritas pembangunan.
Namun, besarnya ruang fiskal tersebut sekaligus menuntut tata kelola anggaran dan pendapatan yang semakin kuat.
Target PAD Rp900 miliar, SILPA sekitar Rp477 miliar, dan anggaran infrastruktur lebih dari Rp300 miliar menjadi tiga angka penting dalam arah kebijakan APBD 2027 Tulungagung.
Bagi pemerintah daerah, tantangannya bukan hanya meningkatkan pendapatan atau memperbesar belanja. Lebih dari itu, setiap rupiah uang daerah dituntut benar-benar kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.
Sementara potensi retribusi wisata sekitar Rp2 miliar yang masih tertahan menunjukkan pentingnya percepatan koordinasi dan kepastian regulasi agar potensi pendapatan daerah tidak terus tertunda.
Pada akhirnya, keberhasilan APBD 2027 akan diukur dari hasil nyata yang dirasakan masyarakat—mulai dari infrastruktur yang lebih baik, ekonomi yang bergerak, UMKM berkembang hingga pelayanan publik yang semakin berkualitas.
Jurnalus : Pandhu
