Lolos Piala Bupati, Askab PSSI Tulungagung Hapus Penunjukan Langsung

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Piala Bupati jadi penentu arah baru persepakbolaan Kabupaten Tulungagung. Evaluasi musim kompetisi terakhir tidak hanya menghasilkan catatan teknis performa tim, tetapi juga melahirkan perubahan regulasi mendasar yang berpotensi mengubah peta kekuatan klub lokal.

Dalam wawancara eksklusif, Rabu (18/2/2026), Ketua Asosiasi Kabupaten (Askab) PSSI Tulungagung, Ahmad Baharudin, memaparkan hasil evaluasi sekaligus kerangka kebijakan baru yang akan diberlakukan mulai musim depan.

Pernyataan tersebut disampaikan di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso sebagai penegasan komitmen pembenahan sistem kompetisi dari tingkat daerah.

Baharudin menjelaskan, pada musim lalu kebijakan pembentukan skuad difokuskan pada pemain binaan putra daerah. Strategi tersebut, menurutnya, bukan semata idealisme pembinaan, melainkan pertimbangan rasional atas keterbatasan anggaran.

Tim tidak merekrut pemain luar daerah karena konsekuensi biaya transportasi, akomodasi, dan gaji yang cukup besar. Dalam konteks fiskal klub daerah yang terbatas, langkah tersebut dinilai realistis, meski berdampak pada kedalaman dan kualitas skuad.

Perubahan baru dilakukan setelah tim melewati fase awal kompetisi dengan mendatangkan tambahan pemain dari luar daerah, termasuk asal Kediri. Namun, tambahan kekuatan itu belum mampu membawa tim melangkah lebih jauh.

Evaluasi tersebut mencerminkan dilema klasik sepak bola daerah: antara pembinaan lokal dan tuntutan prestasi yang membutuhkan dukungan finansial lebih kuat.

Wajib Lewat Piala Bupati
Poin paling strategis dari pernyataan Baharudin adalah perubahan statuta kompetisi. Mulai musim depan, tidak ada lagi mekanisme penunjukan langsung klub untuk mewakili kabupaten ke Liga 4 tingkat provinsi.

Sebagai gantinya, Askab memberlakukan sistem berjenjang melalui kompetisi internal bertajuk Piala Bupati. Turnamen tersebut menjadi jalur resmi dan wajib bagi klub yang ingin tampil di level provinsi.

Kebijakan ini menandai pergeseran dari sistem administratif menuju meritokrasi kompetitif. Wakil daerah harus ditentukan melalui persaingan di lapangan, bukan melalui keputusan organisasi.

Dalam perspektif tata kelola olahraga, langkah ini dinilai dapat memperkuat legitimasi representasi daerah sekaligus mendorong klub berbenah secara struktural, mulai manajemen hingga pembinaan.

Perseta 1970 Tetap Wajib Ikut
Regulasi baru ini berdampak pada seluruh klub, termasuk Perseta 1970 yang selama ini identik dengan sepak bola Tulungagung.

Ahmad Baharudin yang juga Wakil Bupati Tulungagung itu, menegaskan, reputasi historis tidak menjadi dasar penentuan keikutsertaan di Liga 4. Perseta 1970, seperti klub lainnya, wajib mengikuti Piala Bupati. Tanpa partisipasi, otomatis tidak dapat melaju ke kompetisi provinsi.
“Semua klub memiliki posisi yang sama. Ditentukan oleh performa, bukan nama besar,” tegasnya.

Kebijakan tersebut berpotensi memicu dinamika internal, terutama bagi klub yang merasa memiliki legitimasi historis. Namun di sisi lain, sistem ini membuka peluang lebih adil bagi klub-klub baru untuk bersaing.

Menunggu Juknis Provinsi
Meski regulasi dasar telah ditetapkan, Askab PSSI Tulungagung masih menunggu petunjuk teknis dari tingkat provinsi. Sejumlah aspek seperti jadwal, format turnamen, dan kuota wakil daerah belum final.

Kemungkinan tambahan wakil tetap terbuka apabila kuota provinsi belum terpenuhi, misalnya melalui jalur runner-up. Namun, prioritas utama tetap diberikan kepada juara Piala Bupati.
Situasi ini menempatkan klub dalam fase persiapan sekaligus kewaspadaan menghadapi sistem yang lebih kompetitif.

Reformasi regulasi ini menjadi penanda berakhirnya era penunjukan langsung. Profesionalisme, pembinaan berkelanjutan, serta manajemen yang solid kini menjadi prasyarat utama bagi klub yang ingin berbicara di level provinsi.

Jurnalis: Pandhu/Rif