Janji Tanpa Mahar, Sumpah 141 Pejabat Pemkab Tulungagung Didepan Bupati Gatut Sunu

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Pemerintah Kabupaten Tulungagung melantik dan mengambil sumpah jabatan 141 pejabat administrator dan pengawas di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (30/12/2025).

Tampak hadir Wakil Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Sekretaris Daerah Soeroto, dan para Kepala OPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Direktur BUMD, Ketua Tim Penggerak PKXk  Kabupaten Tulungagung Ny. Dra. Endang Dwi Retnowati Gatut Sunu, Ibu- ibu Dharma Wanita, serta tamu undangan.

Pelantikan massal ini menjadi sorotan publik setelah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo secara tegas menjamin tidak adanya praktik jual beli jabatan dalam proses mutasi dan promosi aparatur.

750 x 100 AD PLACEMENT

“Tidak ada jual beli jabatan. Saya jamin 100 persen,” tegas Gatut Sunu di hadapan ratusan aparatur sipil negara (ASN) dan jajaran pimpinan daerah. Pernyataan tersebut sekaligus menjadi garis keras di tengah masih maraknya isu transaksional dalam birokrasi pemerintahan daerah.

Pelantikan mencakup dua posisi strategis, yakni jabatan administrator dan pengawas, yang menjadi tulang punggung operasional pemerintahan. Bupati menegaskan seluruh proses telah melalui mekanisme resmi serta memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat, guna menepis dugaan adanya kepentingan personal maupun politik.

Salah satu posisi yang menarik perhatian adalah Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) Setda Pemkab Tulungagung yang kini dijabat Aris Wahyu Diyono, S.S., T.P. Jabatan ini dinilai strategis karena menjadi corong informasi pemerintah daerah sekaligus mendampingi langsung aktivitas Bupati dalam urusan protokoler. Aris Wahyu dikenal komunikatif dan terbuka dalam menjalin hubungan dengan awak media.

Namun, pelantikan ini tidak berhenti sebagai seremoni birokrasi. Gatut Sunu secara terbuka menuntut lonjakan kinerja dari para pejabat yang baru dilantik. Ia meminta ASN meninggalkan pola kerja administratif yang stagnan dan beralih pada kerja kolaboratif yang berdampak langsung pada pelayanan publik.

“Kalau bekerja biasa-biasa saja, Tulungagung akan tertinggal. Daerah ini punya segalanya, tapi tanpa kinerja maksimal kita justru mundur,” ujarnya.

Bupati juga menegaskan bahwa mutasi lanjutan tetap dimungkinkan sebagai bagian dari mekanisme evaluasi kinerja. Pesannya jelas: jabatan bukan zona aman, melainkan amanah yang setiap saat dapat ditinjau ulang berdasarkan capaian kerja dan integritas.

Dengan jumlah pejabat yang dilantik cukup besar, publik kini menaruh harapan sekaligus pengawasan. Janji bebas mahar dan tuntutan kinerja tinggi akan diuji bukan lewat retorika, melainkan melalui percepatan program, disiplin aparatur, serta kualitas pelayanan di meja-meja layanan warga.

Pelantikan ini menjadi taruhan awal pemerintahan Gatut Sunu: apakah reformasi birokrasi berhenti di podium pendopo, atau benar-benar terasa hingga ke lapisan paling bawah pelayanan masyarakat Tulungagung.

Jurnalis: Pandhu

editor Arief Gringsing