Rapat DPRD Blitar Batal, Pokir Mandek dan ‘Matahari Kembar’ Bikin Pemerintahan Tersendat

BLITAR, Harian-news.com — Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar yang sedianya digelar pukul 09.00 WIB, Jum’at (8/8/2025), berubah menjadi panggung drama politik.

Sidang resmi itu batal terlaksana lantaran kuorum tak terpenuhi. Dari 50 anggota dewan, hanya sekitar 13 yang hadir.

Pejabat Pemkab Blitar memang hadir lengkap, namun percuma, roda pemerintahan tetap tersendat.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriyadi, menegaskan seluruh anggota sudah menerima undangan resmi. Hingga pukul 11.00 WIB, kursi dewan masih banyak yang kosong.
“Sesuai peraturan tata tertib DPRD, karena jumlah anggota yang hadir tidak memenuhi kuorum, rapat paripurna ditunda hingga ada keputusan Banmus,” ujarnya.

Isu yang beredar, kemacetan ini dipicu penolakan eksekutif mengalokasikan Pokok Pikiran (Pokir) bagi anggota dewan. Padahal, Pokir menjadi jalur legislator untuk menyalurkan janji politik dan aspirasi rakyat di daerah pemilihan mereka.

Di balik itu, masalah lebih pelik menyeruak. Bupati Rijanto disebut kerap dikendalikan wakilnya, memunculkan kesan “matahari kembar” di lingkaran eksekutif. Hubungan Bupati dengan partai pengusung, PDI Perjuangan, pun dikabarkan renggang, memperburuk koordinasi eksekutif–legislatif.

Pemerhati kebijakan publik, Setya Nugroho, menilai duet Bupati–Wakil Bupati gagal menjaga stabilitas politik dan arah kebijakan daerah. “Kalau pemimpinnya saling tarik urat dan tidak satu komando, jangan harap pembangunan jalan. Sampai sekarang, Pemkab Blitar belum menjalankan program yang benar-benar menyentuh rakyat,” ucapnya.

Setya juga mengkritik kepemimpinan Rijanto yang dinilai terlalu tunduk pada manuver internal eksekutif. “Bupati harus berani mengambil keputusan sendiri, bukan mengikuti bayang-bayang wakilnya. Kalau pimpinan eksekutif saling sikut, dewan pengusung pun ikut menjegal, dan rakyat lagi-lagi dikorbankan,” tegasnya.
Kisruh ini, menurut Setya, menjadi sinyal bahwa Kabupaten Blitar tengah tersandera ego politik elite.

Selama Bupati dan Wakil Bupati tidak bersatu dan sibuk mempertahankan gengsi, rapat paripurna yang batal hanyalah gejala awal dari stagnasi pemerintahan yang lebih parah.