Dukung Layanan Kesehatan hingga Pelosok, Dinkes Blitar Maksimalkan Dana DBHCHT Rp15,2 Miliar

BLITAR, HARIAN-NEWS.com – Komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat terus ditunjukkan secara konkret. Tahun 2025 ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Blitar kembali menerima alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp15,2 miliar, yang dimanfaatkan untuk mendukung layanan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Muhdianto, menjelaskan bahwa anggaran tersebut difokuskan pada tiga sektor utama. “Sebesar Rp12,6 miliar dialokasikan untuk Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) BPJS Kesehatan, Rp1,68 miliar untuk rehabilitasi fasilitas kesehatan, dan Rp864 juta digunakan untuk pengadaan obat-obatan,” jelasnya, Senin (30/06/2025).

Muhdianto menambahkan, pembangunan dan rehabilitasi fasilitas kesehatan di wilayah sulit dijangkau menjadi prioritas utama tahun ini. Rencana pembangunan mencakup tiga puskesmas pembantu (Pustu) di Desa Tumpak Kepuh (Kecamatan Bakung), Desa Widodaren (Kecamatan Kademangan), dan Desa Kulon (Kecamatan Sutojayan). Sementara Puskesmas Suruhwadang akan direhabilitasi untuk memperkuat pelayanan kesehatan primer.
“Saat ini, satu proyek pembangunan sudah masuk tahap tender, dan dua lainnya masih dalam proses perencanaan. Kami menargetkan pelaksanaan fisik bisa dimulai pada triwulan ketiga atau keempat tahun ini,” ujarnya.

Secara teknis, rincian anggaran untuk proyek infrastruktur kesehatan tersebut antara lain:
• Rp350 juta untuk rehabilitasi Puskesmas Suruhwadang,
• Rp500 juta untuk pembangunan Pustu Tumpak Kepuh,
• Rp400 juta untuk masing-masing pembangunan Pustu Widodaren dan Pustu Kulon.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar melalui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, Esty Lastini, menjelaskan bahwa pemilihan lokasi pembangunan mengacu pada hasil evaluasi dan usulan dari puskesmas setempat. “Kecamatan-kecamatan ini cukup luas dan aksesnya sulit dijangkau tenaga medis. Diharapkan keberadaan Pustu dapat memperkuat layanan dasar seperti posyandu ibu dan anak, posyandu lansia, serta layanan rawat jalan,” tuturnya.

Dalam hal penyediaan alat kesehatan (alkes), Esty menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan pada akhir Mei lalu. Berdasarkan roadmap Kemenkes 2025–2028, seluruh kebutuhan alkes untuk Pustu akan disuplai langsung dari pemerintah pusat dan ditargetkan mulai tiba akhir tahun 2025.

Tak hanya soal infrastruktur dan alat, Dinkes Blitar juga menyiapkan sumber daya manusia untuk menunjang operasional Pustu. “Setiap Pustu akan ditempatkan satu tenaga kesehatan dan dua kader kesehatan. Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan layanan yang merata dan berkelanjutan,” tegas Esty.

Langkah strategis Dinkes Kabupaten Blitar ini mencerminkan pemanfaatan DBHCHT yang optimal demi memperluas jangkauan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, hingga pelosok daerah. (etok/kmf/ADV)