
BLITAR, HARIAN-NEWS.com – —Upaya memperkuat sinergi antara organisasi masyarakat dan legislatif terus didorong demi kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat.
Dewan Pimpinan Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (DPD JPKP) Kota Blitar menggelar audiensi dengan anggota DPRD Kota Blitar pada Jumat (2/5/2025).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun komunikasi lebih efektif, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan yang dialami masyarakat.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah nasib para buruh eks pabrik rokok Bokormas dan Perkasa yang masih menghadapi ketidakpastian ekonomi setelah perusahaan tempat mereka bekerja mengalami kebangkrutan.
Selain membahas agenda kerja tahun 2025, audiensi ini juga diharapkan mampu merumuskan solusi konkret untuk membantu para buruh terdampak agar mendapatkan kepastian ekonomi dan perlindungan sosial yang lebih baik.