Target PAD Perikanan Tulungagung Seret, Cuaca Ekstrem dan Kewenangan Provinsi Jadi Penghalang

Lugu Tri Handoko, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulungagung (foto by Pandhu)

 TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perikanan Kabupaten Tulungagung tahun 2025 terancam tidak mencapai target. Hingga awal Agustus, capaian baru menyentuh 25% dari target Rp74 juta.

Kepala Dinas Perikanan Tulungagung, Lugu Tri Handoko, mengungkapkan dua faktor utama penghambat: cuaca ekstrem dan kewenangan pengelolaan pesisir oleh Provinsi Jawa Timur.

Kendala Alam dan Struktural
1. Cuaca Buruk
Aktivitas nelayan kecil terhambat cuaca tak menentu. “Nelayan kadang hanya bisa melaut dua minggu sebulan. Jika cuaca buruk, otomatis mereka berhenti,” jelas Lugu (5/8/2025).
2. Kewenangan Provinsi
Sejak 2021, Pemkab kehilangan kendali atas Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan wilayah pesisir. Kabupaten hanya berwenang menarik retribusi jasa timbang di TPI Popoh sebesar Rp3.000 per keranjang ikan (90 kg).

Dampak Kewenangan Provinsi
– Nelayan Klatak dan Sine lebih memilih TPI milik provinsi yang tidak menyumbang PAD kabupaten.
– Pemkab tidak memiliki aset laut, hanya berperan dalam pembinaan nelayan.
– “Kita tidak bisa memaksa nelayan menggunakan TPI kabupaten karena kewenangan ada di provinsi,” tegas Lugu.

Tantangan Tambahan
Disiplin pembayaran retribusi pelaku usaha dinilai rendah. “Pembayaran sering molor hingga dua minggu setelah penimbangan. Kami harus aktif menagih,” tambahnya.

Upaya dan Proyeksi
Dinas Perikanan mengoptimalkan pembinaan dan koordinasi lintas lembaga. Namun, tanpa kewenangan memadai dan dukungan cuaca, target PAD 2025 diprediksi sulit tercapai.

“Pencapaian target sangat bergantung pada alam dan koordinasi dengan provinsi. Tanpa itu, upaya kami seperti berjalan di tempat,” pungkas Lugu.

Jurnalis Pandhu
Editor Tanu Metir