TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung dalam rangka penyampaian Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dan persetujuan 2 Ranperda lainnya di ruang rapat Graha Wicaksana pada 18 mei 2022 berjalan lancar.
Acara dipimpin ketua DPRD Tulungagung Marsono dihadiri oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten tulungagung. Dalam rapat tersebut disepakati dua Ranperda menjadi Perda.
Dua Ranperda tersebut adalah Ranperda tentang Retrebusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2011.
Beberapa catatan diberikan, antara lain Fraksi Hati Nurani Bersatu berharap agar skema masa relaksasi masa transisi skema IMB ke PGB, betul betul bisa digunakan untuk Menyusun perda PGB supaya pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung mendapatkan kenaikan PAD namun tidak terlalu membebani masyarakat miskin.
Fraksi Hati Nurani Bersatu berharap, dengan pergantian nomenklatur baru dari IMB ke PBG, maka pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi ke publik agar percepatan yang dimaksud dapat terealisasi dengan baik.
Permasalahan parkir dan restribusinya selama ini menjadi perdebatan banyak pihak. Karena diakui atau tidak, banyak yang merasa dirugikan dan ada yang meraup keuntungan dari parkir itu sendiri.
Sudah saatnya kabupaten Tulungagung dengan Ranperda baru ini bisa menertibkan perparkiran sehingga PAD kabupaten Tulungagung bisa lebih optimal.
Dengan adanya Raperda ini, sudah sangat jelas dari pasal per pasal tinggal bagaimana pemerintah daerah mengiplementasikannya melalui dinas terkait, agar tidak ada lagi kebocoran di tengah jalan terkait restribusi parkir ini. Karena selama ini banyak oknum yang menikmati manfaat dari area parkir yang ada disekitar Kabupaten Tulungagung.
