Pj. Bupati Tulungagung Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2023 dan IHPS II 2023

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pj Bupati Tulungagung, Dr. Ir. Heru Suseno, M.T., menyampaikan kegiatan terkait menghadiri acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, di Sidang Paripurna DPRD Tulungagung beberapa waktu lalu.

Tampak mengikuti Sekda Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., dan Kepala BPKAD, Galih Nusantoro, serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Disampaikan Pj. Bupati Tulungagung Heru Suseno, Presiden Joko Widodo menerima Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2023 dan IHPS II 2923 dalam acara bertema “Menguatkan Fondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta Convention Center (JCC) Jakarta, Senin (08/07/2024).  Yang dihadiri Gubernur dsn Bupati,/ Walikota seluruh Indonesia.

Acara ini menjadi momentum penting dalam mengevaluasi tata kelola keuangan pemerintah serta menjadi acuan strategis dalam perumusan kebijakan keuangan pemerintah ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo menerima LHP atas LKPP Tahun 2023 dan IHPS II Tahun 2023 dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Jokowi mengingatkan,  predikat WTP bukanlah sebuah prestasi, melainkan kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh jajaran pemerintahan dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN-APBD secara baik.

Presiden juga meminta kepada jajaran pemerintah agar tidak terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses, tetapi fokus pada hasil dan capaian yang membawa manfaat bagi rakyat dan kemajuan negara.

“Kita harus lincah, cepat, dan taktis, mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun. Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang,” ucap Presiden.

Hasil pemeriksaan IHPS II Tahun 2023 menunjukkan beberapa temuan penting terkait pengelolaan keuangan negara.

Beberapa di antaranya adalah peningkatan efisiensi dalam penggunaan anggaran, namun masih ditemukan beberapa kelemahan dalam pengawasan dan pelaporan keuangan di beberapa kementerian dan lembaga.

BPK merekomendasikan perbaikan sistem pengendalian internal dan peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan untuk mengatasi kelemahan tersebut.

Untuk diketahui, sebelumnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 Pemkab Tulungagung juga meraih opini WTP ke lima kalinya secara beruntun dari BPK Perwakilan Jawa Timur.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras Pemkab Tulungagung dalam mewujudkan pembangunan dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.