Konflik Eksekutif-Legislatif Blitar Memanas, GPI Tuding DPRD Hambat Pembangunan

BLITAR, HARIAN-NEWS.com – Hubungan tidak harmonis antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Blitar berujung pada aksi protes masyarakat. Ratusan massa dari Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI) menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Blitar dan Kantor Bupati Blitar di Kanigoro, Senin (25/8/2025).

Sekitar 200 orang peserta aksi lebih dulu berkumpul di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kanigoro, belakang Polsek Kanigoro. Mereka menuntut penyelesaian carut-marut pengelolaan APBD 2025 yang dinilai hanya mengutamakan kepentingan politik, bukan rakyat.

Ketua GPI, Jaka Prasetya, menegaskan DPRD Kabupaten Blitar harus bertanggung jawab atas rendahnya serapan anggaran serta mandeknya pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) 2025.

> “Hal ini mengakibatkan rakyat tidak bisa menikmati hasil pembangunan yang berasal dari uang pajak masyarakat,” tegas Jaka dalam orasinya.

Ia menuding sejumlah anggota DPRD dari partai politik seperti Gerindra, Golkar, dan PKB sebagai pihak yang menolak pengesahan PAK dan dianggap menghambat jalannya pemerintahan.

> “Lebih baik mundur saja, apabila hanya membuat rakyat sengsara,” ujarnya.

Selain legislatif, massa juga menyoroti kinerja Bupati Blitar yang dianggap lamban dalam melakukan mutasi jabatan. Reformasi birokrasi yang tak kunjung berjalan dinilai membuat kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) melemah.

> “Semangat kerja ASN menurun karena janji mutasi yang hingga kini tak pernah terbukti,” beber Jaka.

GPI juga mengingatkan bahwa keterlambatan mutasi bisa menyeret pejabat baru ke persoalan hukum. Minimnya waktu serapan anggaran pasca-pengesahan PAK dinilai rawan menimbulkan konflik administrasi hingga dugaan tindak pidana korupsi.

> “Jangan mau dijerumuskan, lebih baik mengundurkan diri atau menolak jabatan baru, daripada nantinya masuk penjara,” imbuhnya.

Dalam aksinya, massa turut menyinggung persoalan pemerataan anggaran pembangunan. Mereka menilai wilayah barat Kabupaten Blitar mendapat porsi anggaran lebih besar dibanding daerah lain.

Jurnalis Etok
Editor Tanu Metir