TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Marsono, memberikan perhatian serius penggunaan anggaran untuk kemanusiaan dan penanganan bencana, Senin (21/11/2022).
Hal itu terungkap saat dikonfirmasi oleh awak media usai Rapat paripurna DPRD Tulungagung, Senin (21/11/2022), bagaimana harapan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung terhadap alokasi dana anggaran Kabupaten Tulungagung untuk Tahun 2023
Marsono menyampaikan, selalu mendukung kebijakan Bupati karena setiap program ada skala prioritas diutamakan untuk yang amat mendesak dari sisi kemanusiaan atau sisi ekonomi
“Yang amat mendesak mana, mendesak dari sisi kemanusiaan atau penggunaan, kemanusiaan, misal bencana ya itu menjadi penting, menjadi prioritas karena menyangkut keselamatan jiwa kalau mendesak dari sisi ekonomi, misal transportasi itu diutamakan juga bedanya tipis lalu disoundingkan dengan jumlah serapan anggaran yang ada,” katanya.
Marsono menambahkan, tugas BAPEDA dalam rangka membuat suatu konstruksi Kebijakan, angka serapan juga terhadap aplikasi Kebijakan Bupati
“ Itu kalau kita bicara tentang kebencanaan, kaku tentang yang sifat nya umum kan kita setiap tahun sudah menyusun anggaran mana yang di prioritaskan ,saya pikir itu bukan budaya formalitas , kita setiap Tahun paripurna kan ada evaluasi mana yang mendesak mana yang tidak terus kita evaluasi juga progres report kemarin kayak gimana.? Biar nanti OPD juga saling mempelajari bagaima penganggaran udah lazim apa tidak udah proposional apa belum karena jika hanya semangat formalitas gak akan nyambung dengan kebutuhan masyarakat,” kata politikus PDI Perjuangan yang juga pegiat pelestarian hutan.
Pada sesi akhir wawancara rekan- rekan media menanyakan perihal relokasi warga yang terdampak musibah bencana alam, Marsono juga menyampaikan, pemangku jabatan dan masyarakat membangun komunikasi yang secara tuntas ,
Kadang-kadang kita itu semangat kemanusiaannya tinggi kayak barusan Bu Menteri Sosial Trisma Harini datang ke Desa Nyawangan.
“ Semangat nya Bu Menteri Sosial mengingingkan adanya Relokasi warga korban bencana. Pindah dong tapi masyarakat disuruh pindah sulit padahal Bu Mentri sudah memberikan fasilitas bangun rumah dan beli tanah tapi belum tentu mereka mau maka yang perlu di bangun adalah komunikasi yang tuntas antar masyarakat dan pemangku jabatan,” kata Ketua DPRD yang terkenal kritis di masa jabatan Bupati Heru itu.
Dia berpesan,” Pada semua pihak untuk mengurangi konsep mencari kambing hitam terhadap terjadi nya bencana.”
Ditambahkannya, ketika intensitas hujan tinggi yang disertai bencana yang memang hujan nya kayak begitu kan alam kita alam tropis ya curah hujan nya seperti itu.
“Tapi mindset yang harus dibangun adalah semangat mengedukasi masyarakat secara tuntas bersama institusi yang ada bahu membahu saling mendukung melepaskan ego sektoral masing-masing lembaga tapi dalam rangka semangat sigap kebencanaan tanggap kebencanaan , maka jangan saling menyalahkan ketika terjadi bencana tapi cari apa penyebabnya,”katanya.
