TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Memiliki 32 puskesmas dan sekitar 400 dokter belum otomatis menjamin pemerataan pelayanan kesehatan di Kabupaten Tulungagung. Konsentrasi tenaga medis di kawasan perkotaan masih menjadi tantangan, terutama bagi masyarakat di wilayah pinggiran dan pegunungan yang membutuhkan akses layanan lebih dekat.
Persoalan tersebut mengemuka dalam puncak peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Tulungagung di Balai Desa Jabalsari, Kecamatan Sumbergempol, Senin (26/10/2026). Di tengah kegiatan pelayanan kesehatan gratis, pemerataan dokter menjadi pekerjaan penting yang membutuhkan langkah berkelanjutan.
Ketua IDI Cabang Tulungagung, dr. H. Moch. Mundir Arif, Sp.THT-KL., menyampaikan bahwa jumlah fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tersedia belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah.
Menurut dia, distribusi dokter masih cenderung terkonsentrasi di kawasan perkotaan. Sementara itu, masyarakat di wilayah pinggiran, khususnya Kecamatan Sendang dan Pagerwojo, masih menghadapi tantangan dalam memperoleh pelayanan kesehatan.
IDI Tulungagung terus mendorong anggotanya agar bersedia membuka praktik dan memberikan pelayanan di wilayah yang membutuhkan. Namun, pemerataan layanan juga memerlukan dukungan kebijakan, fasilitas yang memadai, serta sistem penempatan tenaga medis yang mampu menjawab kebutuhan setiap wilayah.
Persoalan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas dan jumlah dokter. Kemudahan akses, keterjangkauan layanan, serta kesinambungan penanganan pasien menjadi bagian penting yang harus dipastikan.
LAYANAN MENJANGKAU WARGA RENTAN
Dalam puncak peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI Tulungagung menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat. Kegiatan meliputi pemeriksaan anak usia sekolah, deteksi dini penyakit degeneratif, hingga kunjungan langsung ke rumah warga yang memiliki keterbatasan fisik.
Anak-anak mendapatkan pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT), serta tes ketajaman penglihatan. Bagi anak yang membutuhkan penanganan sederhana, seperti pembersihan kotoran telinga, tim medis juga memberikan tindakan sesuai kebutuhan.
Sementara itu, pelayanan bagi masyarakat umum dan lanjut usia (lansia) mencakup pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah untuk membantu mendeteksi risiko hipertensi maupun diabetes sejak dini.
Tim dokter juga mendatangi rumah pasien yang kesulitan menjangkau lokasi pelayanan. Langkah ini menjadi bentuk pendekatan langsung kepada kelompok masyarakat yang rentan terhambat akses terhadap fasilitas kesehatan.
Dalam salah satu kunjungan, tim medis mendapati pasien tuberkulosis (TBC) tinggal di rumah dengan ventilasi sangat minim dan tanpa jendela. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sirkulasi udara yang buruk dapat meningkatkan risiko penularan TBC melalui udara di dalam ruangan.
Temuan itu menegaskan bahwa penanganan penyakit tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan tempat tinggal pasien. Selain kepatuhan menjalani pengobatan, edukasi pencegahan penularan, perbaikan ventilasi, dan pendampingan pasien juga penting dalam pengendalian TBC.
Berdasarkan data yang disampaikan penyelenggara, sekitar 150 warga mendapatkan pelayanan di balai desa, terdiri atas 80 masyarakat umum dan 60 lansia. Selain itu, sebanyak 60 anak menjalani pemeriksaan di lingkungan sekolah.
IDI Tulungagung juga membagikan paket sembako untuk membantu meringankan beban ekonomi warga. Pasien yang terindikasi mengalami masalah kesehatan serius diberikan rujukan ke puskesmas atau rumah sakit untuk memperoleh penanganan lebih lanjut.
Meski demikian, pelayanan dalam kegiatan bakti sosial belum cukup untuk menjawab seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat. Kepastian tindak lanjut pasien, keberlanjutan pemeriksaan, dan kemudahan memperoleh pengobatan tetap menjadi hal yang perlu diperhatikan.
HOAKS KESEHATAN JADI TANTANGAN
Selain pemerataan dokter, IDI Tulungagung menyoroti penyebaran informasi kesehatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan di media sosial.
Mundir menilai, informasi yang keliru dapat memengaruhi keputusan masyarakat dalam menentukan pengobatan. Sebagian orang berisiko memilih metode yang belum terbukti secara ilmiah atau menunda pemeriksaan medis yang semestinya dilakukan.
Akibatnya, pasien berpotensi baru mendatangi fasilitas kesehatan ketika penyakit telah berkembang lebih berat. Kondisi tersebut dapat mempersulit penanganan, bergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakit.
Karena itu, edukasi kesehatan perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya melalui seminar atau kegiatan seremonial. Masyarakat membutuhkan informasi yang mudah dipahami dan bersumber dari tenaga maupun lembaga kesehatan yang kompeten.
IDI diharapkan memperkuat edukasi langsung dan komunikasi melalui kanal digital agar masyarakat lebih kritis dalam menyikapi klaim pengobatan. Di sisi lain, kemudahan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan juga penting agar masyarakat tidak menjadikan informasi media sosial sebagai satu-satunya rujukan.
KOMUNIKASI PELAYANAN BPJS PERLU DIPERKUAT
Persoalan lain yang menjadi perhatian IDI adalah pemahaman masyarakat terhadap regulasi dan prosedur pelayanan BPJS Kesehatan.
Perubahan ketentuan administrasi maupun alur pelayanan yang tidak dipahami dengan baik dapat memicu kesalahpahaman antara pasien dan tenaga medis. Pasien dapat merasa dipersulit, sementara tenaga kesehatan harus menjalankan pelayanan sesuai aturan yang berlaku.
Mundir menilai, komunikasi yang baik diperlukan agar masyarakat memahami mekanisme pelayanan kesehatan.
Namun, penyelesaian persoalan tersebut tidak cukup hanya dengan meningkatkan pemahaman pasien. Fasilitas kesehatan dan pemangku kebijakan juga perlu memastikan informasi mengenai hak pasien, alur rujukan, persyaratan administrasi, serta mekanisme pengaduan disampaikan secara jelas dan transparan.
Komunikasi yang tidak berjalan baik berpotensi memperbesar ketidakpuasan hingga memicu konflik. Jika muncul dugaan malpraktik, persoalan tersebut harus ditangani berdasarkan fakta, bukti, dan prosedur yang berlaku.
Dengan demikian, peningkatan literasi kesehatan harus berjalan beriringan dengan perbaikan komunikasi dan mutu pelayanan. Kepercayaan masyarakat tidak hanya dibangun melalui imbauan, tetapi juga melalui keterbukaan informasi dan pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan.
PENGABDIAN HARUS BERKELANJUTAN
Mundir menjelaskan, peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia bukan kegiatan yang berdiri sendiri. Rangkaian kegiatan IDI Tulungagung telah dimulai sejak 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, dan dilanjutkan dengan sejumlah agenda sepanjang Juni, termasuk donor darah, seminar, serta webinar kesehatan.
Puncak kegiatan di Desa Jabalsari menjadi wujud pengabdian dokter melalui pelayanan langsung dan edukasi kepada masyarakat.,
Namun, rangkaian kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat kerja bersama dalam menjawab persoalan kesehatan daerah. Ketimpangan distribusi dokter, penyebaran hoaks kesehatan, serta kesalahpahaman dalam pelayanan BPJS membutuhkan koordinasi lintas sektor dan tindak lanjut yang terukur.
Pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, IDI, puskesmas, rumah sakit, dan BPJS Kesehatan memiliki peran masing-masing dalam memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang layak dan mudah dijangkau.
Keberhasilan bakti sosial tidak semata-mata diukur dari jumlah warga yang diperiksa atau paket bantuan yang dibagikan. Hal yang lebih mendasar ialah memastikan pasien memperoleh tindak lanjut, warga rentan tetap terpantau, dan kesenjangan akses antara kawasan perkotaan dengan wilayah pelosok semakin berkurang.
Dengan demikian, peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia di Tulungagung perlu menjadi momentum untuk mendorong perubahan nyata. Sebab, hak masyarakat atas pelayanan kesehatan tidak semestinya ditentukan oleh lokasi tempat tinggal maupun kemampuan menjangkau pusat layanan medis.
Jurnalis: Pandhu
