Ini Bukan Kritik, Ini Pembentukan Opini!” NasDem Tulungagung Kecam Keras Pemberitaan Majalah T

Foto : Ketua DPD NasDem Tulungagung, Panhis Yodhy Wirawan , Rabu(15/4/3026).

TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com — Bara konflik antara partai politik dan media nasional kembali menyala. Kali ini, giliran jajaran dan kader Partai NasDem Kabupaten Tulungagung yang meluapkan kemarahan terbuka terhadap laporan utama Majalah Tempo edisi 13–16 April 2026.

Pemberitaan tersebut dinilai tidak sekadar kritis, tetapi telah melampaui batas etik jurnalistik dan menjurus pada pembentukan opini yang dianggap merugikan secara sistematis.

Bertempat di Kantor DPD NasDem Tulungagung, Rabu (15/4/2026), suasana audiensi berubah menjadi forum konsolidasi perlawanan. Nada suara kader tidak lagi sekadar aspiratif, melainkan tegas, keras, dan sarat kekecewaan. Mereka merasa tidak hanya disudutkan, tetapi juga “diposisikan” dalam narasi yang tidak pernah mereka bangun.

Ketua DPD NasDem Tulungagung, Panhis Yodhy Wirawan, tampil sebagai representasi sikap resmi partai di daerah. Ia menegaskan, pihaknya tidak akan tinggal diam ketika
marwah partai dan figur sentralnya diserang melalui narasi yang dinilai sepihak.
“Kami tidak anti kritik. Tapi kami menolak keras framing yang tidak berbasis fakta dan tidak
melalui proses verifikasi yang layak. Ini bukan kritik, ini sudah masuk pada upayabpembentukan opini yang menyesatkan,” tegasnya.

Gelombang protes ini tidak lahir dari ruang elite, melainkan dari bawah—dari kader tingkatbDPC hingga simpatisan. Mereka mengaku terusik oleh narasi yang dianggap membangun persepsi publik bahwa NasDem hanyalah instrumen pragmatis yang sarat kepentingan.

Aksi damai yang digelar bukan sekadar simbolik. Ia menjadi manifestasi dari akumulasi kekecewaan yang selama ini terpendam. Para kader menilai, pemberitaan tersebut telah
melewati batas kewajaran kritik politik dan masuk ke wilayah delegitimasi institusi.

Dalam forum tersebut, DPD NasDem Tulungagung merumuskan lima poin keberatan yang bukan hanya bersifat politis, tetapi juga menyentuh aspek etik jurnalistik:
● Pelecehan terhadap pimpinan partai, khususnya Ketua Umum Surya Paloh, yang dinilai diserang secara personal melalui konstruksi narasi.
● Framing yang dianggap manipulatif, terutama penggunaan judul “PT Nasdem
Indonesia Raya Tbk” yang dinilai sengaja membangun asosiasi keliru antara partai
politik dan korporasi.
● Penggiringan opini publik, yang memposisikan NasDem sebagai entitas pragmatis tanpa idealisme.
● Indikasi pembunuhan karakter, melalui penyusunan narasi yang dinilai tidak proporsional.
● Dugaan pelanggaran prinsip cover both sides, karena tidak adanya konfirmasi atau ruang klarifikasi yang memadai dari pihak internal partai.

Poin-poin ini menjadi dasar argumentasi bahwa persoalan yang terjadi bukan sekadar ketidaksepahaman, melainkan dugaan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar jurnalisme.

Menariknya, di tengah kritik keras yang dilontarkan, NasDem Tulungagung tetap
menegaskan posisinya sebagai pendukung kebebasan pers. Namun, mereka memberi garis tegas: kebebasan tidak boleh menjadi tameng bagi praktik jurnalisme yang abai terhadap akurasi dan keberimbangan.
“Pers adalah pilar demokrasi. Tapi jika pilar itu retak karena tidak dijaga integritasnya, maka yang runtuh bukan hanya media, tapi juga kepercayaan publik,” ujar Panhis dengan nada serius.

Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa konflik yang terjadi tidak sekadar emosional, tetapi juga mengandung kritik struktural terhadap praktik media yang dinilai semakin menjauh dari prinsip verifikasi.

Nada lebih tajam datang dari Koordinator Lapangan Koalisi DPC NasDem se – Tulungagung, Saiful Huda. Ia tidak hanya berbicara dalam kerangka aspirasi, tetapi juga ancaman langkah
konkret.
“Kami beri waktu 1×24 jam. Ini bukan gertakan. Jika tidak ada klarifikasi atau permintaan maaf, kami siap membawa ini ke ranah organisasi bahkan hukum,” tegasnya.

Ultimatum ini menjadi titik eskalasi baru. Tidak hanya berhenti pada pernyataan sikap, Koalisi DPC NasDem membuka opsi pelaporan ke Aliansi Jurnalis Independen (AJI) sebagai
bentuk tekanan moral terhadap media yang dinilai melanggar etik.

Meski belum menempuh jalur formal seperti pengaduan ke Dewan Pers, langkah ini menunjukkan bahwa konflik berpotensi melebar ke ranah yang lebih serius jika tidak segera direspons.

Satu narasi yang terus ditekankan oleh Saiful adalah bahwa gerakan ini murni berasal dari kader akar rumput, bukan instruksi dari elite partai. Pernyataan ini penting untuk menepis anggapan bahwa protes tersebut merupakan manuver politik terstruktur.
“Kami bergerak karena merasa dirugikan. Ini spontan, kolektif, dan lahir dari kesadaran kader,” ujarnya.

Jika klaim ini benar, maka fenomena ini menunjukkan adanya militansi kader yang tinggibsekaligus sensitivitas terhadap citra partai di ruang publik.

Konflik ini kini berada di persimpangan krusial. Di satu sisi, media memiliki legitimasi untuk melakukan kritik dan kontrol terhadap kekuasaan politik. Di sisi lain, partai politik memiliki
hak untuk mendapatkan pemberitaan yang adil dan berimbang.

Pertanyaannya: apakah laporan tersebut murni produk jurnalisme investigatif, atau telah bergeser menjadi konstruksi opini yang bias?

Jika Tempo tidak merespons, bukan tidak mungkin polemik ini akan berubah menjadi sengketa etik yang melibatkan lembaga profesi hingga Dewan Pers.

Sebaliknya, jika klarifikasi dilakukan, publik akan menilai sejauh mana media bersedia mengoreksi dirinya.Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Majalah Tempo terkait ultimatum yang dilayangkan.

Di tengah situasi ini, publik menjadi saksi sekaligus penilai. Apakah ini bentuk pembungkaman kritik terhadap media, atau justru perlawanan terhadap praktik jurnalistik yang dianggap melenceng?

Satu hal yang pasti, konflik ini tidak lagi sederhana. Ia telah menjelma menjadi pertarungan narasi — antara kekuatan media dan kekuatan politik — yang pada akhirnya akan menguji siapa yang benar-benar berpijak pada fakta, dan siapa yang sekadar membangun persepsi.

Jurnalis : Pandhu/ Rif