Bupati Gatut Sunu Janjikan Batik untuk Jamaah Haji 2025

Keterangan foto: Gatut Sunu Wibowo Bupati Tulungagung didampingi H. Masngut Plt. Kepala Kemenag Kabupaten Tulungagung dan Makhrus Manan Kabag Kesra Setda Pemkab Tulungagung.

TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com – Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menyampaikan komitmennya untuk tetap memberikan batik kepada Calon Jamaah Haji (CJH) asal Tulungagung, meskipun tidak saat keberangkatan, melainkan setelah mereka kembali dari tanah suci.

Pernyataan itu disampaikan Gatut Sunu saat acara seremoni pelepasan CJH kloter pertama di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Rabu (23/4/2025).

Ia mengaku mendapatkan ide mendadak untuk pengadaan batik tersebut sebagai respon terhadap kekhawatiran masyarakat terkait peniadaan fasilitas seragam tahun ini.
“Batik akan tetap kami berikan, namun setelah jemaah kembali ke Tulungagung. Ini sebagai bentuk perhatian, sekaligus menghindari salah paham dari masyarakat terkait efisiensibanggaran,” ujar Gatut Sunu.

Diketahui, pada tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Tulungagung rutin
menyediakan seragam batik untuk para CJH. Namun untuk tahun 2025, kebijakan
refocusing anggaran menyebabkan fasilitas tersebut ditiadakan.

Gatut Sunu menegaskan, pengadaan batik nantinya akan menggunakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan menyesuaikan jumlah jemaah yang berangkat.
“Tidak semua masyarakat memahami kebijakan efisiensi ini. Oleh karena itu, kami berusaha untuk tetap memberikan yang terbaik bagi jemaah,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengimbau para CJH agar menjaga kesehatan serta nama baik daerah selama menjalankan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah diberikan kelancaran dan kembali dengan selamat sebagai haji yang mabrur.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Tulungagung, Muhammad Makrus Mannan, membenarkan bahwa pengadaan batik untuk CJH masuk dalam daftar refocusing anggaran, bersama dengan seragam dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Dalam anggaran kami, semua pembelian baju dinas hingga batik haji dicoret karena kebijakan efisiensi,” jelas Makrus.

Namun demikian, pihaknya tetap berupaya memenuhi arahan Bupati. Menurutnya, masih ada peluang untuk mempertahankan sebagian anggaran apabila disetujui oleh Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Meski demikian, ia mengakui peluang tersebut cukup kecil jika anggaran sudah masuk evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Kami akan upayakan semaksimal mungkin, karena batik bagi jamaah ini memiliki nilai penting, termasuk sebagai identitas di tanah suci,” pungkasnya