
APBD : Kepala BPKAD Tulungagung Galih Nusantoro mengungkapkan, APBD Tulungagung Kian Sesak, Belanja Pegawai Melejit 38 Persen, Rabu (25/5/2029).
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS com — Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai waspada terhadap membengkaknya anggaran belanja pegawai menyusul rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan bahwa perencanaan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai telah disiapkan sejak akhir tahun lalu.
“Rekrutmen pegawai dilakukan tahun 2024, jadi perencanaan anggaran untuk pegawai baru sudah kita siapkan sejak tahun sebelumnya,” jelasnya saat ditemui di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Rabu (28/5/2025).
Kendati demikian, Galih belum dapat merinci total anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Ia menegaskan bahwa dana tersebut berada dalam satu kode rekening, termasuk cadangan untuk kenaikan gaji, pangkat, tunjangan keluarga, hingga mutasi.
Lebih jauh, ia menyoroti tingginya proporsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung yang kini menyentuh angka 38 persen. Padahal, menurut ketentuan mandatory spending, belanja pegawai idealnya tidak melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.
“Angka 38 persen tentu sudah melewati batas. Artinya, kita harus melakukan efisiensi agar tetap sesuai aturan,” tegasnya.
Di satu sisi, Pemkab tetap memiliki kewajiban untuk merekrut pegawai sesuai kebijakan pemerintah pusat, termasuk mengalokasikan tunjangan kinerja (tukin) bagi PPPK yang baru diangkat.
“Kebijakan pusat mengharuskan kita mengangkat PPPK dan mengakomodasi berbagai tunjangan. Ini konsekuensi yang harus kita sesuaikan,” imbuhnya.
Namun demikian, Galih melihat peluang untuk menekan rasio belanja pegawai terhadap APBD, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PAD kita naik, persentase belanja pegawai terhadap total APBD bisa menurun karena bilangan pembaginya meningkat,” pungkasnya.
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS com — Pemerintah Kabupaten Tulungagung mulai waspada terhadap membengkaknya anggaran belanja pegawai menyusul rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2024.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Galih Nusantoro, mengungkapkan bahwa perencanaan kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai telah disiapkan sejak akhir tahun lalu.
“Rekrutmen pegawai dilakukan tahun 2024, jadi perencanaan anggaran untuk pegawai baru sudah kita siapkan sejak tahun sebelumnya,” jelasnya saat ditemui di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bangsa, Rabu (28/5/2025).
Kendati demikian, Galih belum dapat merinci total anggaran yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Ia menegaskan bahwa dana tersebut berada dalam satu kode rekening, termasuk cadangan untuk kenaikan gaji, pangkat, tunjangan keluarga, hingga mutasi.
Lebih jauh, ia menyoroti tingginya proporsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tulungagung yang kini menyentuh angka 38 persen. Padahal, menurut ketentuan mandatory spending, belanja pegawai idealnya tidak melebihi 30 persen dari total anggaran daerah.
“Angka 38 persen tentu sudah melewati batas. Artinya, kita harus melakukan efisiensi agar tetap sesuai aturan,” tegasnya.
Di satu sisi, Pemkab tetap memiliki kewajiban untuk merekrut pegawai sesuai kebijakan pemerintah pusat, termasuk mengalokasikan tunjangan kinerja (tukin) bagi PPPK yang baru diangkat.
“Kebijakan pusat mengharuskan kita mengangkat PPPK dan mengakomodasi berbagai tunjangan. Ini konsekuensi yang harus kita sesuaikan,” imbuhnya.
Namun demikian, Galih melihat peluang untuk menekan rasio belanja pegawai terhadap APBD, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kalau PAD kita naik, persentase belanja pegawai terhadap total APBD bisa menurun karena bilangan pembaginya meningkat,” pungkasnya.
Jurnalis: Pandhu
Editor : Tanu Metir