TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan digitalisasi sistem perpajakan.
Upaya tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Gebyar Undian Pajak Daerah Tahun 2026 di Ballroom Crown Victoria Hotel, Kamis (19/11/2026) malam. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi kepada masyarakat dan pelaku usaha yang telah memenuhi kewajiban perpajakan.
Acara yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung, Drs. Tri Hariadi, M.Si., mewakili Plt. Bupati Tulungagung. Hadir pula Kepala Bapenda Tulungagung, Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si., jajaran kepala OPD, Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur di Tulungagung, perwakilan Jasa Raharja Kediri, para camat, serta pelaku usaha.
Kepala Bapenda Tulungagung, Imro’atul Mufidah, mengatakan pajak daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, kontribusi wajib pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan, mulai dari infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan hingga berbagai program pelayanan publik.
“Setiap rupiah pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitas kesehatan, layanan pendidikan, serta berbagai program kesejahteraan lainnya,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Bapenda terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Melalui Gebyar Undian Pajak Daerah, pemerintah berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat semakin meningkat. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dengan pelaku usaha.
Sementara itu, Sekda Tulungagung Tri Hariadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh wajib pajak, khususnya 95 pengusaha yang telah mendukung penerapan alat perekam transaksi atau tapping box di tempat usahanya.

Menurutnya, penggunaan teknologi tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi transaksi sekaligus memperkuat sistem pengelolaan pajak daerah.
Melalui tapping box, transaksi usaha dapat terekam secara otomatis sehingga membantu meningkatkan akurasi pelaporan dan mendukung sistem pembayaran pajak secara nontunai.
Program tersebut juga menjadi bagian dari digitalisasi tata kelola pemerintahan yang didukung sistem pemantauan penerimaan pajak, termasuk melalui koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Tri Hariadi berharap penerapan sistem digital tersebut terus dikembangkan agar pengelolaan pajak daerah semakin efektif, transparan, dan akuntabel.
Ia menegaskan, optimalisasi PAD menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan keuangan daerah. Terlebih, belanja APBD Kabupaten Tulungagung mencapai Rp3,2 triliun sehingga diperlukan dukungan penerimaan daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan.
“Pajak daerah bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk partisipasi bersama dalam membangun Kabupaten Tulungagung,” ujarnya.
Tiga Kategori Undian
Dalam penyelenggaraan tahun 2026, peserta Gebyar Undian Pajak Daerah dibagi menjadi tiga kategori.
Kategori pertama meliputi wajib pajak Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman, jasa kesenian dan hiburan, serta jasa perhotelan atas transaksi periode September hingga Oktober 2026.
Kategori kedua diperuntukkan bagi wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun pajak 2026 yang telah melunasi pembayaran sebelum jatuh tempo pada 22 September 2026.
Sedangkan kategori ketiga diberikan kepada wajib pajak Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang melakukan pembayaran pada tahun berjalan serta tercatat patuh selama tiga tahun berturut-turut.
Sebagai bentuk apresiasi, panitia menyediakan berbagai hadiah menarik, mulai barang elektronik, sepeda gunung hingga enam unit sepeda motor sebagai hadiah utama.
Proses pengundian dilakukan menggunakan sistem komputerisasi secara terbuka dan disaksikan notaris, perwakilan Polres Tulungagung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, serta Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung.
Dalam kesempatan tersebut, Tri Hariadi juga mengapresiasi kontribusi masyarakat dan pelaku usaha, termasuk wajib pajak sektor kendaraan bermotor yang turut mendukung penerimaan Opsen PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, pelaku usaha, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan jajaran Samsat terus diperkuat.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada sejumlah mitra kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung serta kontributor Opsen PKB terbesar tahun 2026.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Tulungagung berharap kepatuhan perpajakan semakin meningkat dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah terus tumbuh.
Jurnalis: Pandhu














