TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com – Kinerja penerimaan pajak daerah Kabupaten Tulungagung menunjukkan tren positif. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 84 persen, melampaui target kumulatif sebesar 83,33 persen.
Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan kinerja seluruh sektor pajak. Sebab, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tulungagung masih mencatat sejumlah jenis pajak yang belum memenuhi target individual.
Kondisi ini menjadi perhatian Bapenda untuk terus memperkuat strategi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak maupun pembenahan sistem pengawasan berbasis digital.
Kepala Bapenda Kabupaten Tulungagung, Dra. Imro’atul Mufidah, M.Si., mengatakan realisasi penerimaan pajak daerah hingga Oktober secara agregat telah melampaui target yang ditetapkan untuk periode tersebut.
Meski demikian, menurutnya, capaian secara keseluruhan tidak boleh membuat pemerintah daerah berpuas diri. Evaluasi tetap diperlukan karena masih terdapat beberapa sektor pajak yang realisasinya belum sesuai dengan target masing-masing.
“Secara keseluruhan realisasi sudah mencapai lebih dari 84 persen, sedangkan target kumulatif sampai Oktober sebesar 83,33 persen. Tetapi kalau dilihat per jenis pajak, memang masih ada beberapa yang belum mencapai target,” ungkapnya.
Selain mengandalkan pengawasan dan optimalisasi penerimaan, Bapenda juga menggunakan pendekatan apresiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Salah satunya melalui program undian berhadiah bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria kepatuhan. Hadiah yang disediakan meliputi beberapa unit sepeda motor sebagai hadiah utama, sepeda gunung, serta berbagai perangkat elektronik.
Seluruh hadiah tersebut akan diundi hingga habis pada hari pelaksanaan kegiatan. Pemerintah daerah juga menanggung kewajiban pajak atas hadiah undian sehingga para pemenang tidak dibebani potongan pajak tambahan.
Kepesertaan undian dibagi menjadi dua kelompok, yakni Pajak Daerah dan Opsen Pajak Provinsi.
Untuk kelompok Pajak Daerah, peserta berasal dari sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), meliputi makanan dan minuman, perhotelan, serta jasa hiburan pada periode September hingga Oktober.
Sementara itu, peserta dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan wajib pajak yang telah melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo pada 22 September.
Adapun kelompok Opsen Pajak Provinsi mencakup wajib pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dengan kriteria kepatuhan pembayaran selama tiga tahun berturut-turut.

Program tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi mampu membangun kesadaran bahwa kepatuhan membayar pajak merupakan bagian dari kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah.
Di sisi lain, Bapenda mulai memperkuat pengawasan penerimaan pajak melalui pemanfaatan teknologi digital. Salah satu instrumen yang digunakan adalah tapping box, yakni perangkat perekam transaksi usaha yang membantu pemerintah daerah memantau aktivitas pembayaran secara lebih transparan.
Hingga saat ini, sebanyak 117 unit tapping box telah terpasang dan beroperasi di sejumlah tempat usaha di Kabupaten Tulungagung.
Perangkat tersebut tersebar pada sektor perhotelan, restoran, tempat hiburan, hingga jasa parkir, termasuk area parkir rumah sakit.
Meski demikian, jumlah tersebut belum berarti seluruh potensi usaha telah terjangkau sistem pengawasan digital. Bapenda justru menargetkan pemasangan perangkat dapat diperluas, terutama pada pelaku usaha berskala besar.
Langkah ini penting untuk memperkuat transparansi transaksi sekaligus meminimalkan potensi ketidaksesuaian antara aktivitas usaha dan pajak yang dilaporkan.
Persoalan efisiensi anggaran menjadi pertimbangan berikutnya dalam pengembangan sistem tapping box.
Imro’atul menjelaskan, pengadaan 117 unit perangkat yang telah terpasang berasal dari dua sumber pembiayaan. Sebagian merupakan bantuan program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim, sedangkan pengadaan berikutnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Namun, pola pengadaan dengan membeli perangkat dinilai membutuhkan biaya relatif besar. Harga satu unit tapping box mencapai sekitar Rp16 juta, belum termasuk biaya pemeliharaan yang harus dialokasikan pemerintah daerah.
Atas pertimbangan tersebut, Bapenda mulai merancang perubahan mekanisme pengadaan dari sistem pembelian menjadi penyewaan.
Melalui skema sewa, biaya yang diperkirakan dibutuhkan sekitar Rp800 ribu per unit per tahun. Selain dinilai lebih ringan dari sisi pengeluaran awal, biaya pemeliharaan perangkat juga menjadi tanggung jawab penyedia layanan.
Rencana tersebut diproyeksikan mulai diusulkan pada 2027 melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAK), dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Perubahan skema ini menjadi salah satu upaya Bapenda menekan beban pengadaan sekaligus memperluas jangkauan pengawasan pajak berbasis teknologi.
Meski demikian, rencana penyewaan tetap perlu dikaji secara matang, terutama menyangkut kualitas perangkat, kepastian layanan pemeliharaan, keamanan data transaksi, serta efektivitas biaya dalam jangka panjang.
Sebab, optimalisasi pajak daerah tidak cukup hanya diukur dari tingginya realisasi penerimaan. Pemerintah juga dituntut memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan untuk sistem pengawasan memberikan manfaat nyata terhadap peningkatan PAD.
Dengan capaian penerimaan yang telah melampaui target kumulatif, Bapenda Tulungagung kini menghadapi pekerjaan lanjutan: memastikan seluruh sektor pajak bergerak lebih optimal, memperluas pengawasan digital, dan menjaga agar kebijakan efisiensi anggaran benar-benar menghasilkan peningkatan penerimaan daerah.
Jurnalis : Pandhu.












