Muhammad Sarmuji Anggota Komisi IV DPR RI ( berdiri) bersama Jairi Irawan Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur.
TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com – Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar, M. Sarmuji, menegaskan pelestarian seni tradisional membutuhkan keberpihakan kebijakan yang nyata, bukan sekadar festival atau kegiatan seremonial.
Pernyataan itu disampaikan Sarmuji saat menghadiri kegiatan reses dan sosialisasi bersama Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan di Balai Desa Picisan, Kecamatan Sendang, Tulungagung, Senin (27/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri kepala desa se-Kecamatan Sendang, pelaku seni, tenaga kesehatan, dan masyarakat.
Menurut Sarmuji, kesenian tradisional seperti gamelan, jaranan, wayang, hingga Wayang Jembul merupakan bagian penting dari identitas bangsa yang harus terus dijaga keberlangsungannya.
“Seni tradisi bukan sekadar hiburan, tetapi media pewarisan nilai, karakter, dan jati diri bangsa,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa Presiden pertama RI Soekarno pernah menegaskan Pancasila digali dari nilai-nilai budaya yang hidup di tengah masyarakat. Karena itu, menjaga seni tradisi sama artinya dengan menjaga akar kebangsaan Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Sarmuji juga menyampaikan pesan moral melalui falsafah Jawa Adigang, Adigung, Adiguna. Menurutnya, kekuasaan, jabatan, maupun kecerdasan tidak boleh melahirkan kesombongan, melainkan harus digunakan untuk melayani masyarakat.
Di bidang pembangunan, Sarmuji mengungkapkan Kabupaten Tulungagung menjadi salah satu daerah yang tidak mengalami pemotongan alokasi anggaran pemerintah pusat pada 2026. Ia memastikan akan terus mengawal berbagai program pembangunan, mulai sektor pertanian, kebudayaan, hingga infrastruktur desa agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur Jairi Irawan menilai ancaman terbesar terhadap seni tradisional justru berasal dari lemahnya dukungan kebijakan dan rumitnya birokrasi.
Menurut Jairi, banyak kelompok seni kehilangan ruang tampil sehingga regenerasi berjalan lambat. Ia juga menyoroti proses perizinan pertunjukan yang dinilai masih berbelit karena harus melalui berbagai tahapan administrasi lintas instansi.
“Seniman membutuhkan panggung yang berkelanjutan. Tanpa ruang tampil, kemampuan yang dimiliki akan hilang bersama waktu,” kata Jairi.
Ia mendorong agar seluruh proses perizinan pertunjukan dipusatkan melalui satu pintu di bawah koordinasi Dinas Pariwisata sehingga lebih mudah diakses para pelaku seni.
Sebagai bentuk dukungan, Jairi menyebut telah memperjuangkan bantuan seperangkat gamelan kuningan untuk Desa Tanggung, gamelan bagi Desa Besuki, perangkat digital untuk Desa Ngebong, serta perlengkapan jaranan di Kecamatan Sendang.
Selain isu kebudayaan, Jairi juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat Tulungagung dalam program cek kesehatan gratis. Menurutnya, tingkat partisipasi warga turun dari sekitar 23 persen pada 2025 menjadi sekitar 12 persen pada 2026.
Karena itu, setiap kegiatan reses Partai Golkar, lanjutnya, selalu disertai layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap deteksi dini penyakit.
Jurnalis: Pandhu
