Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu bersama anggota DPRD Kota Blitar
BLITAR, HARIAN NEWS – Desakan evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguat di Kota Blitar. Sejumlah anggota DPRD Kota Blitar bersama Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba turut membubuhkan tanda tangan di atas kain putih sepanjang 100 meter sebagai simbol dukungan terhadap aspirasi masyarakat, Senin (29/6/2026).
Aksi swadaya yang digelar aktivis dan masyarakat tersebut dimulai dari kawasan Istana Gebang hingga depan Gedung DPRD Kota Blitar saat rapat paripurna berlangsung. Ribuan tanda tangan terkumpul sebagai bentuk dorongan agar pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Koordinator aksi, Mariono Setyo Budi atau Budi Kempes, mengatakan gerakan itu lahir dari keresahan masyarakat terkait pelaksanaan program yang dinilai perlu pengawasan lebih ketat agar tidak menyimpang dari tujuan awal.
“Aksi ini murni gerakan masyarakat. Yang kami minta sederhana, pemerintah melakukan evaluasi total agar program negara benar-benar berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu,” ujarnya.
Massa juga menyoroti keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai perlu diawasi lebih ketat, terutama jika pelaksanaannya dinilai lebih berorientasi pada keuntungan dibanding pelayanan dan pemenuhan gizi masyarakat.
Meski demikian, Budi menegaskan pihaknya tidak menolak Program MBG, melainkan mendorong pembenahan mekanisme pelaksanaannya.
“Kami mendukung anak-anak mendapatkan makanan bergizi. Yang kami dorong adalah perbaikan pelaksanaan agar program ini tetap tepat sasaran,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba menyatakan dukungan terhadap evaluasi menyeluruh, namun menegaskan evaluasi tidak berarti menghentikan program.
“Evaluasi merupakan hal wajar dalam kebijakan publik. Kami mendukung evaluasi total agar pelaksanaan semakin baik dan tepat sasaran, tetapi bukan untuk menghentikan program,” kata Elim.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Blitar, Syahrul Alim, menyoroti penggunaan anggaran yang dinilai perlu difokuskan pada tujuan utama Program MBG, yakni pemenuhan gizi masyarakat.
“Esensi Program MBG adalah pemenuhan gizi. Karena itu, berbagai kebutuhan penunjang yang tidak berkorelasi langsung dengan tujuan tersebut perlu dikaji ulang,” ujarnya.
Menurut Syahrul, di tengah tantangan fiskal saat ini, setiap penggunaan anggaran negara harus memiliki manfaat yang jelas dan tetap mengedepankan efisiensi.
Ia berharap evaluasi tidak berhenti pada aspek administratif, melainkan menyentuh seluruh mekanisme pelaksanaan, mulai pengadaan, pengawasan hingga akuntabilitas penggunaan anggaran.
“Program ini tetap dibutuhkan masyarakat. Namun pelaksanaannya harus bersih, transparan, dan akuntabel agar kepercayaan publik semakin kuat,” pungkasnya.
Jurnalis : Etok
