TRENGGALEK, HARIAN-NEWS.com — DPRD Kabupaten Trenggalek menegaskan komitmennya dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Sikap tersebut disampaikan saat menerima audiensi dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) puluhan mahasiswa Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Senin (18/5/2026).
Dalam forum tersebut, mahasiswa GMNI menyoroti berbagai persoalan pendidikan nasional, mulai tingginya angka ATS hingga keterbatasan sarana dan fasilitas pendidikan di Trenggalek.
Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menegaskan bahwa DPRD memandang persoalan pendidikan sebagai isu serius yang harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, DPRD bersama Dinas Pendidikan terus melakukan langkah konkret untuk menekan angka ATS di Kabupaten Trenggalek. Bahkan dalam lima bulan terakhir, tercatat sebanyak 1.167 anak berhasil kembali bersekolah.
“Ini bukan pekerjaan mudah dan patut kita apresiasi. Namun angka ATS masih harus terus ditekan agar semakin sedikit anak yang putus sekolah,” ujar Sukarudin.
Ia menjelaskan, sebagian besar ATS berasal dari jenjang SMA yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pada tingkat SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, penanganannya relatif lebih mudah dilakukan.
“Komisi IV DPRD bersama Dinas Pendidikan terus mengurai persoalan ATS agar ke depan angka putus sekolah bisa semakin menurun,” tegasnya.
Tak hanya soal ATS, DPRD juga mengakui masih adanya keterbatasan infrastruktur pendidikan di sejumlah wilayah. Namun demikian, Sukarudin memastikan DPRD akan terus mengawal peningkatan fasilitas pendidikan meski di tengah keterbatasan anggaran daerah.
“Ini bukan hanya masalah Trenggalek, tetapi juga persoalan nasional. Namun kami tetap berupaya agar anak-anak bisa belajar dan berangkat sekolah dengan nyaman,” katanya.
Terkait Program Indonesia Pintar (PIP), Sukarudin menegaskan mekanisme penyaluran bantuan sudah berjalan transparan karena dana langsung masuk ke rekening siswa penerima.
Sementara dalam hal penganggaran, DPRD Trenggalek disebut tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas utama. Bahkan alokasi anggaran pendidikan di Trenggalek telah mencapai sekitar 30 persen APBD atau melebihi standar minimal nasional.
“Permintaan mahasiswa sebenarnya sudah terlampaui. Tetapi kami di DPRD akan terus mengawal agar pendidikan tetap menjadi prioritas pembangunan daerah,” tandasnya.
RDP berlangsung dinamis dan penuh dialog. DPRD berharap masukan dari mahasiswa mampu menjadi energi bersama untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan memperluas akses sekolah bagi seluruh anak di Kabupaten Trenggalek.
Jurnalis : Nanang Noor
