7 Tuntutan PMII Magelang Saat Demo Tolak Kenaikan Harga BBM

MAGELANG, HARIAN-NEWS.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam PMII Magelang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kota Magelang, Senin (12/9/2022) siang. Mahasiswa sampaikan 7 tuntutan.

Aksi siang itu diwarnai orasi dan bentangan sejumlah sepanduk, sebagai bentuk protes mereka terhadap kenaikan harga BBM.

Ketua Pengurus Cabang (PC) PMII Magelang, Muhclis Andriyatmoko mengatakan, kenaikan harga tersebut berimbas pada banyak hal, salah satunya harga bahan pokok.

”Belum lagi, kita belum sepenuhnya pulih terkait dengan keadaan ekonomi pasca pandemi Covid-19,” jelasnya.

Situasi sempat memanas saat massa ingin merangsek masuk ke dalam gedung. Aksi saling dorong dengan petugas pun tidak terhindarkan. Tapi situasi itu tidak berlangsung lama. Para demonstran kembali tertib dan terus melanjutkan orasinya.

Aksi diawali dengan kumpul di kantor sekretariat PMII Magelang. Kemudian jalan kaki dari lampu APILL simpang Artos sampai di depan Gedung DPRD Kota Magelang.

”Jalan kaki ini sebagai salah satu simbol bahwa kenaikan harga BBM bersubdisi dampaknya begitu besar. Jumlah peserta sekitar 61 orang,” kata Muchlis di sela-sela aksi unjuk rasa, Senin (12/9/2022).

Muchlis lebih lanjut membeberkan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan. Pertama, menolak dengan tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubdisi. Kedua, mendesak Pemerintah Kota Magelang untuk mendorong pemerintah pusat agar membuat aturan yang jelas terhadap siapa pengguna yang berhak atas BBM Pertalite tanpa perlu menaikkan harga jualnya.

Ketiga, mendesak Pemerintah Kota Magelang melakukan pengawasan langsung bagi bahan bakar bersubsidi agar tepat sasaran dengan membentuk tim khusus di semua SPBU Kota Magelang dengan melibatkan masyarakat.

Tuntutan keempat yakni menaikkan UMK Kota Magelang dan peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis UMKM Kota Magelang. Kelima, mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM).

Keenam, mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Terakhir, mengkaji ulang perencanaan adanya Trans Magelang dengan memperhatikan adanya angkutan kota yang ada di Kota Magelang.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Magelang Bustanul Arifin mengatakan, sebagian tuntutan tersebut adalah isu nasional. Pihaknya pun menindaklanjuti sesuai dengan tupoksi yang ada.

”Karena ini sifatnya nasional, kami bantu mereka bagaimana agar ini menjadi perhatian di pusat. Kami sampaikan bahwa tuntutan ini dikirimkan melalui fax, email ke pihak-pihak terkait di pusat,” ujarnya.