Usulan Prioritas Musrenbang Tak Juga Direalisasi, Kades di Trenggalek Patah Hati

Jalan rusak yang diusulkan pembangunan masuk prioritas di Musrenbangdes terancam  tidak terealisasi.

TRENGGALEK, HARIAN-NEWS — Sejumlah kepala desa di Kabupaten Trenggalek meluapkan kekecewaan mereka. Pasalnya, berbagai usulan pembangunan yang berulang kali menjadi prioritas Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sejak tingkat dusun hingga kecamatan tak kunjung terealisasi.

Basuki, S.Si., S.Pd., Kepala Desa Duren, Kecamatan Tugu, menilai Pemerintah Kabupaten Trenggalek tidak konsisten dalam menindaklanjuti aspirasi desa. Usulan jalan poros desa yang sudah empat tahun berturut-turut menempati peringkat pertama Musrenbang Kecamatan, hingga kini belum juga disentuh.
“Kami sudah mengikuti semua mekanisme dari Musdus, Musrenbang Desa, hingga Musrenbang Kecamatan. Tapi sejak 2021 sampai 2024 tidak ada satu pun yang terealisasi. Tahun 2025 kami sudah patah hati, bahkan tidak mengajukan lagi,” tegas Basuki, Rabu (1/10/2025).

Menurutnya, jalan yang diusulkan bukan jalan lingkungan, melainkan jalan kabupaten yang menjadi tanggung jawab APBD. Kondisi ini makin diperparah dengan keterbatasan APBDes, di mana sebagian besar pos anggaran sudah ditentukan dari pusat. Dari total dana, hanya sekitar 21% yang bisa dialokasikan ke program prioritas desa.

Senada, Kepala Desa Sumber, Kecamatan Karangan, Budi Purnanta, S.T., juga menyampaikan kekecewaan serupa. Ia menyebut usulan pembangunan TPS dan pagar SDN yang masuk Musrenbang 2024, hingga kini tak jelas nasibnya.
“Pagar SDN dan TPS sungai sepanjang 100 meter yang ambrol itu sangat mendesak. Tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Ini aneh dan lucu,” keluhnya.

Sementara itu, Camat Tugu, Hari Andhiko, A.P., M.Si., membenarkan bahwa keterbatasan anggaran menjadi penyebab utama. Menurutnya, semua usulan tetap difasilitasi dan dikoordinasikan melalui DURKP, namun pelaksanaannya tergantung kemampuan keuangan daerah.
“Kami hanya memfasilitasi. Semua usulan penting sudah masuk daftar, tinggal menunggu anggaran tersedia,” jelasnya.

Kondisi ini memperlihatkan jurang antara perencanaan dan realisasi pembangunan desa. Ketika prosedur sudah dijalankan dengan baik namun tak diikuti implementasi, yang muncul bukan hanya stagnasi pembangunan, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Jurnalis Nanang NK
Editor Tanu Metir