UMKM Tulungagung di Persimpangan Arus Modal Besar

TULUNGAGUNG, HARIAN-NEWS.com — Gelombang pembangunan infrastruktur yang kian mendekati Tulungagung menghadirkan dua sisi sekaligus: peluang besar dan ancaman nyata. Rampungnya Jalur Lintas Selatan (JLS), operasional Bandara Internasional Dhoho Kediri, hingga rencana pembukaan akses tol diyakini akan mendongkrak mobilitas manusia dan arus investasi secara signifikan.

Namun di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan krusial: apakah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal siap menjadi pemain utama, atau justru akan terpinggirkan oleh kekuatan modal besar?

Dalam wawancara di Joglo Tandhingan, Sabtu (28/3/2026), Wakil Ketua PHRI Tulungagung Bidang IT, Hari Pradana, menyampaikan kritik sekaligus tawaran solusi. Ia menilai, tanpa perubahan pola pikir dan strategi, UMKM hanya akan menjadi “penonton” di daerah sendiri.

Selama ini, UMKM masih dihadapkan pada persoalan klasik: keterbatasan modal dan stagnasi skala usaha. Dengan kemampuan finansial rata-rata di kisaran Rp1 juta hingga Rp5 juta, ruang ekspansi praktis sangat terbatas.
“Selama berjalan sendiri-sendiri, UMKM akan terus berputar di lingkaran kecil,” ujar Hari.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat UMKM tidak memiliki daya tawar saat berhadapan dengan investor besar yang mulai masuk seiring percepatan pembangunan infrastruktur.

Sebagai solusi, Hari mendorong pembentukan konsorsium UMKM—sebuah model kolaborasi untuk menggabungkan kekuatan modal dan sumber daya. Jika ratusan hingga ribuan pelaku usaha bersatu, akumulasi modal kolektif bisa mencapai miliaran rupiah.

Konsep ini membuka peluang lompatan kelas, dari pelaku mikro menjadi entitas usaha kolektif yang mampu menggarap proyek berskala lebih besar.

Namun demikian, tantangan terbesar bukan terletak pada konsep, melainkan pada implementasi. Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, kolaborasi UMKM kerap kandas akibat persoalan kepercayaan, transparansi, serta konflik kepentingan.
“Masalahnya bukan di konsep, tapi di manusianya,” tegas Hari.

Di sisi lain, masuknya infrastruktur baru hampir selalu diikuti ekspansi kelompok usaha besar. Titik-titik strategis seperti exit tol, kawasan wisata, hingga pusat kota menjadi incaran utama.

Dalam situasi ini, UMKM berisiko hanya menjadi pelengkap, bahkan tersingkir dari pasar.

Hari menilai, tanpa kekuatan kolektif, UMKM akan kalah dalam berbagai aspek, mulai dari akses modal, efisiensi operasional, daya saing produk, hingga jaringan distribusi.
“Pasar tidak menunggu. Siapa yang siap, dia yang ambil,” ujarnya.

Alih-alih bersaing langsung dengan korporasi besar, UMKM didorong untuk mengambil posisi strategis yang lebih realistis dan adaptif. Beberapa model yang dinilai potensial antara lain pusat kuliner terpadu berbasis kolaborasi, sentra oleh-oleh modern yang terkurasi, hingga kawasan food container di jalur wisata dan rest area.

Model ini dinilai mampu menjawab perubahan pasar sekaligus menjaga identitas lokal.

Meski demikian, pembentukan konsorsium tetap menyisakan pekerjaan rumah besar, yakni membangun kepercayaan antar pelaku usaha. Tanpa tata kelola yang transparan dan akuntabel, konsorsium berpotensi memicu konflik baru.

Karena itu, Hari menekankan pentingnya fondasi yang kuat, meliputi kesepakatan visi dan misi, sistem keuangan yang terbuka, pembagian peran yang jelas, serta payung hukum yang tegas.

Di sisi lain, peran pemerintah daerah juga dinilai sangat krusial. Tanpa kebijakan yang berpihak, UMKM akan sulit bersaing di tengah arus liberalisasi investasi.
Kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, swasta, komunitas, dan akademisi—menjadi kebutuhan mendesak.
“Kalau UMKM dibiarkan berjalan sendiri, mereka akan kalah sebelum bertanding,” kata Hari.

Momentum pembangunan infrastruktur sejatinya dapat menjadi titik balik bagi UMKM. Namun tanpa kesiapan dan strategi, peluang justru bisa berubah menjadi ancaman.

UMKM Tulungagung kini berada di persimpangan: bertahan dengan pola lama dan berisiko tersingkir, atau berani bertransformasi melalui kolaborasi.

Pilihan tersebut tidak hanya menentukan masa depan pelaku usaha kecil, tetapi juga arah kedaulatan ekonomi lokal di tengah derasnya arus modal besar.

(Jurnalis: Pandhu/Rif)