Tulungagung Siap Jadi Pemasok MBG Nasional, Koperasi Lokal Disiapkan Masuk Rantai Pasok

TULUNGAGUNG,HARIAN-NEWS.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 bukan sekadar memastikan siswa mendapatkan asupan sehat di sekolah. Di balik piring makan anak-anak, pemerintah merancang skema besar: menggerakkan ekonomi kerakyatan, memangkas rantai distribusi, sekaligus membuka lapangan kerja baru di desa.

Hal itu mengemuka dalam kegiatan sosialisasi dukungan Program MBG bersama mitra kerja Komisi IX DPR RI yang digelar Selasa (3/3/2026) di Balai Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung.

Anggota Komisi IX DPR RI dari Dapil Jawa Timur VI, Heru Tjahjono, menegaskan bahwa program yang dikelola melalui Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) ini berada dalam pengawasan ketat.

Mengingat ruang lingkup Komisi IX membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan, ia memastikan pelaksanaan MBG tidak boleh melenceng dari standar gizi maupun akuntabilitas anggaran.
“Program ini menyentuh langsung dua sektor vital: kesehatan generasi muda dan penyerapan tenaga kerja. Karena itu, kualitas dan tata kelolanya tidak bisa ditawar,”
tegasnya.

Salah satu terobosan utama MBG adalah perombakan sistem rantai pasok.Jika sebelumnya bahan pangan kerap melalui distributor besar, kini penyerapan diwajibkan
langsung dari petani, peternak, dan nelayan lokal melalui skema koperasi.

Model ini dinilai efektif memangkas biaya transportasi dan memutus ketergantungan pada tengkulak. Dampaknya, produsen lokal memperoleh harga jual lebih wajar dengan sistem pembayaran yang lebih cepat.

Tak hanya itu, satu unit SPPG mampu menyerap hingga 47 tenaga kerja lokal. Rekrutmen ini juga memberi afirmasi bagi kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga danbjanda, untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif.

Bagi keluarga siswa, program ini turut meringankan beban pengeluaran. Anak berangkat sekolah dengan jaminan asupan bergizi, sementara uang jajan harian bisa dialihkan untuk tabungan atau kebutuhan lain.

Meski membawa dampak luas, implementasi di lapangan tak luput dari evaluasi. Sejumlah penyedia SPPG kedapatan menyajikan makanan olahan atau produk pabrikan seperti roti kemasan, makaroni instan, hingga puding siap saji.
Praktik tersebut langsung mendapat penolakan tegas.

Konsep MBG ditegaskan harus berbasis real food—makanan utuh dan segar—dengan memaksimalkan kearifan lokal seperti ayam atau tempe ungkep.

Untuk buah, hasil kebun lokal seperti pisang dianjurkan
sebagai pilihan utama karena ketersediaannya melimpah dan menopang ekonomi petani daerah.

Tidak boleh ada jalan pintas. Standar gizi anak bangsa tidak bisa diganti dengan makanan instan,” tegasnya.

Dalam aspek pembiayaan, pemerintah menerapkan skema kemitraan sewa. Mitra lokal menyediakan fasilitas lengkap—gedung, peralatan masak modern, hingga kendaraan distribusi—dan negara membayar biaya sewa harian.

Dana tidak dicairkan di muka. Sistem yang digunakan adalah reimburse atau talangan, yang baru dapat diklaim setelah audit presisi berdasarkan nota pengeluaran faktual.

Skema ini dirancang untuk menutup celah penyalahgunaan anggaran. Ketegasan tersebut bukan sekadar formalitas. Di Jawa Timur, 17 unit SPPG telah
ditangguhkan sementara karena terbukti melanggar prosedur operasional.

Langkah ini menjadi sinyal keras bahwa pengawasan bukan hanya wacana. “Tidak ada kompromi untuk kualitas gizi dan transparansi anggaran,” tegasnya.

Di tingkat daerah, peluang MBG langsung ditangkap serius oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Tulungagung. Kepala Dinas, Slamet Sunarto, menyatakan komitmennya agar koperasi lokal tidak sekadar menjadi penonton.
“Kami ingin koperasi terlibat langsung dalam rantai pasok. Ini momentum untuk mengangkat
kearifan lokal dan memperkuat ekonomi daerah,” ujarnya.

Menurutnya, regulasi khusus tengah disiapkan untuk mengatur pelibatan koperasi secara
sistematis. Tujuannya jelas: produk hasil bumi Tulungagung—mulai susu, telur, ikan, sayur, buah, hingga beras—tersalurkan maksimal dalam program nasional tersebut.

Sebagai langkah konkret, Dinas Koperasi dan UKM Tulungagung telah mengusulkan sembilan koperasi lokal kepada Kementerian Koperasi sebagai calon pemasok bahan baku MBG.

Salah satu yang disorot adalah KUD Tani Wilis, yang memiliki kapasitas suplai susu segar dalam jumlah besar dan telah menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional seperti Nestlé.
“Kapasitas dan kualitasnya sudah teruji. Namun memang masih ada beberapa kendala regulasi teknis yang sedang kami selesaikan,” jelasnya.

Dinas Koperasi dan UKM juga melakukan pembinaan intensif kepada pelaku UMKM dan anggota koperasi. Edukasi mengenai standar keamanan dan kelayakan pangan disisipkan
dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT), memastikan setiap produk yang disalurkan memenuhi standar konsumsi anak-anak.

Langkah ini dinilai krusial agar Tulungagung tidak hanya siap secara kuantitas, tetapi juga
unggul dalam kualitas.

Di penghujung kegiatan, harapan besar disampaikan agar pelaksana program di lapangan
benar-benar menggandeng UMKM dan koperasi setempat.

Jika sinergi ini terwujud, MBG tidak hanya menjawab persoalan gizi, tetapi menjadi lokomotif ekonomi desa—menggerakkan petani, peternak, nelayan, hingga pelaku koperasi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan.

Program nasional ini, pada akhirnya, diharapkan tidak hanya mengenyangkan anak-anak sekolah, tetapi juga menghidupkan denyut ekonomi Tulungagung secara berkelanjutan.

Jurnalis : Pandhu.